Netanyahu: Kita Tidak Bisa Izinkan Iran Miliki Persenjataan Nuklir

TEL AVIV, KOMPAS.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji untuk tidak membiarkan Iran memperoleh persenjataan nuklir.

Pernyataan Netanyahu tersebut muncul setelah negara republik Islam itu menyatakan bakal meninggalkan pembatasan pada kegiatan nuklirnya, seperti yang disepakati dalam Perjanjian Nuklir 2015.

"Pagi ini dalam perjalanan ke sini, saya mendengar kabar bahwa Iran bermaksud untuk melanjutkan program nuklirnya," kata Netanyahu pada upacara tahunan memperingati tentara dan korban sipil yang gugur dari serangan militan.

"Kita tidak bisa membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir," ujarnya dalam bahasa Ibrani.

Netanyahu telah menjadi penentang utama dalam perjanjian nuklir Iran dengan negara-negara besar.

Baca juga: Iran Ancam Bakal Memproses Uranium untuk Membuat Nuklir dalam Jumlah Besar jika...

Dia juga mendukung keputusan Presiden AS Donald Trump yang menarik diri dari kesepakatan itu dan kembali menerapkan sanksi ekonomi terhadap Iran tahun lalu.

Sementara Israel telah dianggap sebagai negara degan kekuatan militer yang terdepan di Timur Tengah dan secara luas diyakini sebagai satu-satunya, jika tidak diumumkan, yang memiliki persenjataan nuklir.

Sebelumnya diberitakan, Iran mengumumkan akan meninggalkan sebagian kesepakatan dari Perjanjian Nuklir 2015.

Selain itu, Teheran bakal meningkatkan pengayaan uraniumnya jika tidak ada perjanjian baru terkait kesepakatan nuklir dalam 60 hari ke depan.

Pernyataan Iran tersebut datang tepat satu tahun setelah Presiden Trump menyatakan menarik AS dari Perjanjian Nuklir 2015, pada 8 Mei 2018.

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyatakan langkah pengayaan uranium diperlukan untuk memastikan hak dan membawa keseimbangan.

Dewan kemudian meminta kepada negara penanda tangan yang masih mendukung Perjanjian Nuklir 2015, yakni Inggris, China, Uni Eropa, Perancis, dan Jerman, untuk membawa komitmen baru dalam 60 hari mendatang.

Baca juga: Iran Ingin Berteman dengan Rival Beratnya Arab Saudi