Thailand Kembali Tunda Pelaksanaan Pemilu hingga Maret

Di bawah undang-undang yang berlaku, Komisi Pemilihan Umum Thailand harus mengesahkan anggota parlemen yang menang dalam pemilu dalam waktu 60 hari usai pemilihan.

Kemudian parlemen harus bersidang dalam waktu 15 hari sejak hasil pemilu diumumkan dan raja harus memimpin pembukaan parlemen.

Pemerintah mengatakan, agenda politik ini bisa berbenturan dengan upacara penobatan.

Upacara penobatan raja baru Thailand ini menjadi penting dan akan menjadi yang pertama bagi sebagian besar penduduk Thailand.

Raja Vajiralongkorn (66) telah mulai bertugas segera setelah sang ayah yang menjabat raja sebelumnya selama 70 tahun, meninggal pada 2016.

Meski demikian raja baru belum secara resmi dinobatkan karena menunggu periode berkabung yang panjang usai.

Baca juga: Junta Cabut Larangan Kampanye Politik, Thailand Siap Gelar Pemilu

Sementara itu, pemerintahan junta militer di Thailand bulan lalu telah mencabut larangan kegiatan politik yang berlaku sejak kudeta dan memungkinkan partai politik untuk memulai kampanye.

Kabar penundaan pemilu kali ini juga telah mendorong protes warga yang turun ke jalan pada 6 Januari lalu di Bangkok, ajang yang akan langsung dibubarkan jika larangan kegiatan politik masih berlaku.