Duterte: Saya Akan Keras demi Menjaga Filipina...

MANILA, KOMPAS.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Rabu (24/5/2017) menegaskan, kondisi darurat militer di Mindanao akan dilakukan dengan keras, bak masa pemerintahan diktator Ferdinand Marcos.

Penegasan Duterte itu disampaikan usai pemberlakukan aturan militer di wilayah selatan negara tersebut, dalam rangka memerangi kelompok radikal Islam. 

Baca: Presiden Duterte Tetapkan Darurat Militer di Pulau Mindanao

Sebelumnya, Duterte mengumumkan darurat militer di wilayah selatan Mindanao, yang menjadi rumah bagi 20 juta warga Filipina. 

Status itu ditetapkan setelah pada Selasa malam, orang-orang bersenjata yang menyatakan kesetiaan kepada kelompok teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), mengamuk dan melakukan penyerangan. 

Sedikitnya ada tiga personel keamanan yang tewas saat mereka bertugas memerangi para teroris di Marawi.

Marawi adalah sebuah kota di Mindanao yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Jumlahnya tercatat mencapai 200.000 jiwa.

Di tempat itulah, sekelompok orang bersenjata membakar sejumlah bangunan termasuk sebuah gereja Katolik. 

"Orang-orang di Filipina ini jangan terlalu takut," kata Duterte yang sedang melakukan kunjungan kerja di Moskwa, seperti dikutip AFP.

Baca: Terbang ke Moskwa, Duterte Mulai Dekati Putin demi Senjata

Duterte pun mempercepat perjalanannya ke Moskwa, untuk segera kembali ke Manila, menyusul krisis yang pecah di negaranya. 

Dengan tegas dia mengaku akan berlaku kejam dalam memadamkan ancaman terorisme di Mindanao.

Hal itu tak ubahnya seperti status darurat militer yang diberlakukan oleh Ferdinand Marcos selama dua dasawarsa pemerintahannya.

Di kala itu, kebijakan Marcos berakhir dengan revolusi "kekuatan rakyat" pada tahun 1986.

"Tidak mungkin berbeda dari apa yang Presiden Marcos lakukan," kata Duterte.

Saat kampanye pemilihan presiden tahun lalu pun, Duterte telah berjanji akan bersikap keras dalam menumpas terorisme. 

"Apa yang saya katakan kepada semua orang, saya harus melakukannya untuk melestarikan dan menjaga Republik Filipina, orang Filipina," kata dia.

Duterte juga mengatakan, status darurat militer di Mindanao bisa berlangsung hingga satu tahun.

Senator kelompok oposisi Francis Pangilinan yang adalah Presiden Partai Liberal, menyatakan keprihatinannya bahwa darurat militer dapat menyebabkan pelanggaran militer.

Hal itu terjadi saat ada pembunuhan di luar proses hukum di masa pemerintahan Presiden Marcos. 

"Pengalaman menyakitkan kita dengan pengenaan darurat militer di bawah kediktatoran Marcos harus menjadi pengingat bahwa kita sebagai warga negara harus tetap waspada," kata Pangilinan.