Perang Budaya, Bercermin pada Muna dan Afiq

Sementara, Muna sangat bersemangat berbicara tentang sebuah rancangan undang-undang kontroversial (RUU 355) untuk mengubah Undang-undang Pengadilan Syariah (Undang-Undang Peradilan Pidana) 1965 yang diperjuangkan partai Islam Malaysia, PAS, dengan persetujuan diam-diam dari pemerintah.

Meskipun terlihat misterius dan tidak relevan, rancangan undang-undang tersebut telah menjadi penangkal dari berbagai kritikan. Mengapa? Intinya, hal ini bertujuan untuk memperkuat hukum di Pengadilan Syariah Malaysia.

Bagi sebagian besar penduduk non-Muslim Malaysia serta kalangan liberal dalam masyarakat Melayu, langkah ini dipandang sebagai upaya untuk memperkenalkan hukum hudud garis keras.

Dalam Kamus Besar Bahas Indonesia (KBBI) edisi daring, disebutkan hudud adalah hukum yang telah ditentukan bentuk dan kadarnya oleh Allah SWT, seperti hukum potong tangan bagi pencuri.

Maka tidak heran, Muna memandang segala sesuatu secara berbeda. Baginya, dua sistem hukum yang paralel seharusnya diterapkan secara sama.

Namun, ini jelas bahwa sistem syariah memiliki kekuatan yang lebih rendah dan Muna menganggap hal itu tidak adil.

Dia lantas menjelaskan bagaimana sistem syariah sesungguhnya sudah ada sebelum kedatangan orang-orang Eropa.

Bagi Muna, status yang rendah membuat dirinya seolah-olah merasa "…identitas kami sebagai masyarakat yang menyanjung nilai dan hukum Islam perlahan-lahan terkikis."

Afiq secara khusus mengaku sangat prihatin dengan kegagalan penanganan tingginya masalah seks sebelum nikah dan minuman keras.

Seperti yang dia katakan, "Islam bukan hanya soal pribadi atau hubungan manusia dengan Tuhan, namun Islam juga mengatur hubungan antara manusia. Ada beberapa tindakan yang menurut Islam itu dosa, dan saya percaya, untuk itu ada hukuman yang sepatutnya dijatuhkan. Meskipun, tindakan itu urusan manusia dengan Tuhan, tetap harus ada undang-undang yang dibuat untuk mengatur hukuman itu.”

Mau tidak mau, perbincangan kami menyinggung politik dan bagaimana kontroversi tersebut bisa memengaruhi Pemilu Malaysia mendatang yang ke-14 sejak kemerdekaan. Karena keduanya anggota PAS, obrolan kami pun cukup memanas.

Ketika saya bertanya soal langkah-langkah yang taktis untuk mendorong rancangan undang-undang dengan sangat agresif, dan dampaknya terhadap nasib pemilihan partai PAS, Muna memotong pembicaraan saya.

"Pak Karim, PAS bukan hanya partai politik tapi juga sebuah gerakan yang berusaha mengubah masyarakat. Ada dua hal di luar urusan politik, yakni tarbiyyah (pendidikan) dan dakwah. Tujuan kami adalah menciptakan masyarakat Islam yang benar-benar menerapkan ajaran ajaran Al-Quran," kata Muna.

Muna juga menambahkan dengan tegas, "Jangan lupa, sebagian besar anggota UMNO pun menyebarkan pandangan kami tentang Islam dan kebutuhan untuk meningkatkan rasa hormat kami terhadap agama kami. Soal pemimpin mereka, itu masalah yang berbeda."

Dengan tegas dan terus terang, Muna selalu menyangkal pertanyaan saya di setiap kesempatan. Ini membuat saya menyadari betapa besarnya “perang budaya” ke depan.

Meski saya tetap berkomitmen pada sistem common law yang ada sekarang, dan saya merasa memiliki kemampuan khusus untuk menyeimbangkan antara hak dan kepentingan dari masyarakat Malaysia yang berbeda-beda, saya khawatir mereka-mereka yang ditugaskan menangani sesuatu, seperti yang dimiliki Muna dan Afiq saat ini, mungkin kurang memiliki semangat dan dorongan.