Siapa "Pemain Utama" dalam Pemilu Inggris yang Dipercepat?

LONDON, KOMPAS.com -Perdana Menteri Inggris Theresa May mengumumkan tentang bakal digelarnya pemilihan umum yang dipercepat pada 8 Juni mendatang.

Baca: Mengejutkan, PM May Umumkan Pemilu Dini di Inggris Digelar 8 Juni

Lantas, siapa saja aktor utama yang tampil dalam pemilu untuk perebutkan 650 kursi di saat proses Brexit itu.

Theresa May adalah tokoh yang menggantikan PM David Cameron yang mundur setelah hasil referendum mayoritas memilih keluar dari Uni Eropa atau Brexit.

Pemilu yang dipercepat menurut May diperlukan untuk mengimbangi permainan politik oposisi dalam proses Brexit.

Dia pun menyebut, pemilu bertujuan memperkokoh popularitas dan mandatnya sebagai kepala pemerintahan.

Partai Konservatif yang memerintah, berharap meraih keuntungan tambahan kursi di Majelis Rendah.

Pasalnya, posisi partai opisisi saat ini amat lemah. Mayoritas partai konservatif mendukung kepemimpinan May untuk mengarahkan Inggris pada proses "hard Brexit." Termasuk, hengkangnya Inggris dari pasar tunggal Uni Eropa.

Pimpinan Partai Buruh Jeremy Corbyn mendukung seruan May untuk pemilu tanggal 8 Juni.

Corbyn ingin menaikan posisinya sebagai alternatif efektif bagi Partai Konservatif.

Tema kampanye Partai Buruh adalah membatalkan politik penghematan, melakukan nasionalisasi perusahaan kereta api, dan menaikkan gaji serta upah.

Partai Buruh beroposisi lemah karena perpecahan internal. Sejumlah anggota Majelis Rendah dari Partai Buruh berusaha menentang pemilu yang dipercepat.

Anggota parlemen Tom Blenkinsop menyatakan tidak akan mencalonkan diri lagi, akibat perbedaan pendapat dengan Corbyn.

Tim Farron, pimpinan partai Demokrat Liberal menyatakan, hanya partainya yang mampu mencegah partai konservatif meraih suara mayoritas.

Demokrat Liberal adalah mitra koalisi konservatif dalam pemerintahan Cameron.

Pada pemilu 2015 partai ini hanya raih sembilan kursi. Faron menilai pemilu yang dipercepat bisa menaikan lagi secara signifikan raihan kursi di parlemen.

Demokrat Liberal yang pro Uni Eropa memanfaatkan seruan May untuk meminta referendum Brexit kedua.

Partai ini mengharapkan dukungan dari pemilih Partai Buruh pro Eropa serta pendukung "soft Brexit" yang tetap mempertahankan posisi Inggris dalam pasar tunggal Uni Eropa.

Nicola Sturgeon, Menteri Utama di Pemerintahan Skotlandia yang juga ketua Partai Nasional Skotlandia memposisikan diri sebagai lawan May.

Ia menyebut langkah PM itu sebagai kesalahan besar dalam kalkulasi politik.

Kedua tokoh politik itu bersengketa mengenai apakah referendum kedua di Skotlandia bisa digelar, sebelum Brexit diberlakukan.

UKIP adalah pemain utama dalam kampanye keluarnya Inggris dari Uni Eropa alias Brexit. Tapi partai anti Eropa ini hanya meraih satu kursi di parlemen.

Ketua UKIP, Paul Nuttall ingin memanfaatkan basis pendukung untuk mencitrakan May sebagai oportunis politik.

Langkah ini diragukan akan mampu menambah jumlah kursi, karena banyak eks pemilih UKIP kini mendukung politik Brexit frontal.

Partai-partai lain di Majelis Rendah juga mengharapkan perubahan.

Partai Hijau (1 kursi), Partai Uni Demokratik Irlandia Utara (8 kursi), Sinn Fein (4 kursi) dan Plaid Cymru Wales (3 kursi).

Pemilu Inggris 8 Juni diapit pemilu di Perancis (April/Mei) dan Pemilu di Jerman (September). Hasil ketiga pemilu itu bakal menjadi indikator penting bagi masa depan Eropa.