Raja Thailand Teken Konstitusi Baru Dukungan Militer

BANGKOK, KOMPAS.com - Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, telah menandatangani konstitusi yang didukung junta militer dan menjadi landasan penting menunju penyelenggaraan pemilu, pada Kamis (6/3/2017).

Junta Thailand telah melakukan 12 kali kudeta dalam waktu lebih dari delapan dekade. Kekuasaan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, pemimpin junta, juga diperoleh dari kudeta.

Konstitusi baru itu merupakan yang ke-20 yang disahkan di Thailand, salah satu negara kerajaan di Asia Tenggara, sejak berakhirnya monarki absolut pada tahun 1932.

Para pengritik mengatakan konstitusi baru akan memberikan suara yang lebih kuat bagi para jenderal terhadap perpolitikan Thailand selama bertahun-tahun, jika bukan puluhan tahun.

Kekuasaan Vajiralongkorn juga diperkuat dengan berbagai perubahan baru-baru ini, atas permintaan istana, ke dalam RUU, yang telah disetujui dalam referendum pada Agustus 2016.

"Semoga rakyat Thailand bersatu dalam konstitusi ini untuk memelihara demokrasi dan kedaulatan mereka," kata seorang pejabat kantor panitera erajaan dalam suatu upacara yang gemerlap.

Ia berbicara mewakili raja, mantan pejabat militer yang menandatangani konstitusi dengan mengenakan baju seragam.

Jenderal Prayuth, yang mengudeta kekuasaan pada 2014, mengatakan, Thailand berada dalam perjalanan menuju pemilu dalam waktu 19 bulan seperti yang dimandatkan konstitusi.

Namun, karena ada sejumlah langkah yang harus diambil, Prayuth tidak bisa menentukan tanggal penyelenggaraan pemilu tersebut secara pasti.

"Setelah pemerintahan baru dibentuk, pemerintahan ini akan menyerahkan tugas dan menyelesaikan masa tugasnya," ujarnya melalui televisi pemerintah.