Benarkah Israel "Blokade" Pemantau Asing untuk Masuk ke Gaza?

"Jika Israel menghendaki jaksa dari Pengadilan Kriminal Internasional menyusun argumentasi yang serius bahwa investigasi Israel memadai, langkah pertama yang terbaik adalah membuka diri untuk pemandau asing," kata Sari Bashi.

Sari Bashi adalah Direktur advokasi untuk Israel dan Palestina di Lembaga Pemantau HAM. 

Selain Israel, laporan itu pun mengkritik kebijakan Mesir yang melakukan kebijakan serupa.

Kelompok Hamas pun tak luput mendapat sorotan menyusul penolakan mereka untuk bekerja sama dengan para penyelidik.

Laporan itu mengungkap, Hamas gagal melindungi keamanan para pekerja HAM, yang kadang terkena retribusi, ditangkap, atau dilecehkan dengan kritik. 

Ketiadaan penyelidik asing dalam perkara ini, membatasi kemampuan kelompok pemantau HAM di Palestina untuk mendokumentasikan pelanggaran yang dilakukan Hamas. 

Ditegaskan, ketiga pihak yang ada dalam laporan ini harus mengubah kebijakan mereka demi melindungi kerja vital dari lembaga pemantau HAM tersebut.

Padahal, langkah ini dilakukan demi melindungi warga Palestina dan juga Israel dari pelangaran HAM yang mungkin dilakukan oleh orotitas setempat, atau pun kelompok-kelompok bersenjata.

Cogat, sebuah lembaga pertahanan Israel yang berkoordinasi untuk akses ke Gaza, langsung membantah tuduhan itu.

Dalam pernyataan mereka disebutkan, telah ada lebih dari 1.000 orang yang melintasi perbatasan setiap hari, untuk berbagai tujuan. Ada urusan bisnis, pemeriksaan kesehatan, dan pendidikan.

"Kami pun berkoordinasi dengan banyak lembaga pemantau HAM," demikian ditulis dalam pernyataan Cogat.

Secara spesifik mereka menyebut organisasi "Doctors Without Borders" sebagai contoh.

Namun, dalam pernyataan itu tak disebut organisasi Human Rights Watch atau pun Amnesty International.

Cogat lantas menuduh Hamas mencoba mengeksploitasi warga sipil di Gaza untuk melakukan perjalanan ke Israel untuk tujuan militer.

"Hal ini menyebabkan tensi yang terus memuncak antara niat untuk menolong warga sipil di Gaza dan kewajiban kami untuk melindungi warga di Israel."