Trump Telah Kembalikan Kuasa Penggunaan Serangan "Drone" ke CIA

WASHINGTON, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan kembali kekuasaan kepada badan intelijen AS (CIA) untuk melakukan serangan menggunakan pesawat tanpa awak (drone).

Kekuasaan itu diberikan kepada CIA untuk menumpas kelompok teroris yang beroperasi di Timur Tengah, demikian diberitakan the Wall Street Journal yang dikutip AFP.

Langkah ini akan merepresentasikan sebuah perubahan dari masa Pemerintahan Presiden Obama.

Di masa Obama, peran CIA dalam menggagas serangan semacam itu dibatasi. 

Obama berkeras untuk melakukan sebuah langkah yang lebih kooperatif dalam penggunaan serangan drone.

Di mana, informasi intelijen dari CIA dipakai sebagai pertimbangan, sebelum Pentagon menggagas sebuah serangan pesawat tanpa awak. 

Berdasarkan catatan yang ada, CIA telah kembali menggunakan kekuatannya untuk pertama kali pada Februari lalu. 

Serangan drone yang digagas CIA di Suriah, membunuh pemimpin teroris Al-Qaeda Abu Khayr al-Masri in.

Otoritas di AS belum memberikan konfirmasi atas serangan itu. Namun telah dikabarkan bahwa Masri terbunuh dalam serangan drone.

Baik CIA maupun Pentagon menolak untuk memberikan komentar terkait laporan the Wall Street Journal ini. 

Biasanya, Pentagon menguraikan detail serangannya. Namun kali ini tak mengatakan apa-apa tentang pembunuhan Masri.

Sementara itu, The New York Times pekan ini melaporkan, Pemerintahan Trump juga berupaya melonggarkan aturan era Obama yang berupaya membatasi jumlah warga sipil yang tewas akibat serangan drone. 

Salah satunya, Trump telah meminta agar bagian dari Yaman dinyatakan sebagai wilayah "permusuhan aktif".

Dengan status itu, maka aturan serangan menggunakan drone, tak membutuhkan koordinasi panjang dengan Washington.

Kebijakan itu yang disebut membuka jalan ketika digelar operasi khusus yang gagal pada 29 Januari lalu. 

Operasi tersebut mengakibatkan kematian anggota Angkatan Laut AS dan beberapa warga sipil, -termasuk perempuan dan anak-anak.

Trump pun dikabarkan tengah berupaya untuk melonggarkan aturan yang berlaku di Somalia.

Pada awal pekan ini, Juru bicara Pentagon Jeff Davis mengatakan, kekuasaan untuk melakukan serangan di Yaman diberikan di waktu yang sama dengan dilakukannya operasi pada 29 Januari tersebut.

Perintah tersebut menjadi perintah pertama Trump sejak memegang jabatan sebagai Presiden AS. 

Di bulan Juli tahun lalu, Pemerintahan Obama mengeluarkan perkiraan jumlah korban yang tewas dari 473 serangan drone yang dilakukan antara tahun 2009 hingga 2015, di luar zona perang utama.

Disebutkan, 64 hingga 116 warga sipil terbunuh dalam serangan tersebut. Sementara, lebih dari 2.581 teroris dan pemberontak pun mati.

Kendati demikian, serangkaian kritik tetap muncul sambil menyebut pemerintah AS mengurangi catatan tentang jumlah warga sipil yang tewas.