Gara-gara Keguguran, Perempuan Ini Divonis 30 Tahun Penjara

SAN SALVADOR, KOMPAS.com - Sebuah pengadilan di El Salvador membebaskan seorang perempuan yang divonis hukuman penjara 30 tahun setelah mengalami keguguran saat berada di ladang.

Keputusan pengadilan ini merupakan pertanda bahwa negeri yang dianggap sebagai tempat terburuk bagi hak-hak reproduksi perempuan, tengah berubah.

Sonia Tabora baru berusia 20 tahun saat harus melahirkan ketika kehamilannya baru berusia tujuh bulan. Saat itu dia melahirkan anaknya sendiri di sebuah perkebunan kopi.

Keluarganya menemukan Sonia dalam kondisi pingsan berlumuran darah, sementara bayinya ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa.

Keluarga Sonia lalu membawa perempuan itu ke sebuah klinik kesehatan karena khawatir nyawa ibu muda itu tak tertolong.

Namun, para dokter malah menuduh Sonia menggugurkan kandungannya, yang saat itu sangat ilegal di El Salvador.

Dalam kondisi yang masih lemah, Sonia diborgol ke ranjangnya dan pihak klinik memanggil polisi.

Dengan dukungan para aktivis yang memperjuangkan penghapusan undang-undang anti-aborsi, Sonia akhirnya dibebaskan pada 2012.

Namun, pada akhir 2014, kasusnya ditinjau ulang oleh sebuah panel pengadilan untuk memutuskan apakah Sonia akan benar-benar dibebaskan atau dimasukkan lagi ke penjara.

Pekan ini, Pusat Hak-hak Reproduksi, mengabarkan, pengadilan sudah membatalkan semua tuduhan yang mengakibatkan Sonia dipenjara pada 12 tahun lalu.

Pengadilan bahkan mengecam pemerintah El Salvador karena memenjarakan orang tak bersalah dan memutuskan pemerintah harus menyediakan kompensasi akibat penderitaan yang dialami Sonia.

Sonia adalah satu dari puluhan perempuan El Salvador yang menderita akibat undang-undang anti-aborsi yang diterapkan di negeri Katolik itu.

Diperkirakan antara 1998-2013 lebih dari 600 orang perempuan dimasukkan ke dalam penjara hanya karena dituduh menggugurkan janin mereka. Para perempuan yang masih menjalani hukuman akibat masalah ini kerap dijuluki "Las 17".

Sebenarnya situasi di El Salvador tak selalu buruk. Hingga 1998, undang-undang mengizinkan perempuan menggugurkan janin jika mereka adalah korban perkosaan, inses, atau kesehatannya tak memungkinkan untuk melahirkan.

Namun, undang-undang itu diubah akibat tekanan dari kelompok konservatif di dalam pemerintahan dengan dukungan gereja Katolik.

Kasus Beatriz

Kondisi di El Salvador ini mulai mendapat perhatian dunia pada 2013, ketika seorang perempuan bernama Beatriz tengah mengandung anak keduanya.

Beatriz yang menderita lupus mendapatkan informasi dari dokter bahwa bayi yang dikandungnya menderita anencephaly.

Artinya, bayi itu akan dilahirkan tanpa memiliki otak atau sebagian dari otaknya tak sempurna terbentuk. Dokter juga mengatakan, bayi tersebut tak akan bertahan hidup.

Dokter menambahkan, kondisi medis Beatriz membuat melahirkan menjadi sebuah ancaman bagi nyawa perempuan tersebut.

Kasus Beatriz dibawa hingga ke mahkamah agung, yang memutuskan dokter tak diizinkan menggugurkan janin perempuan itu.

Akhirnya, karena kondisi kesehatan Beatriz semakin buruk, maka dokter melakukan operasi sesar dan bayi itu bertahan hidup hanya lima jam.

Kasus lain menimpa Guadalupe Vasquez, yang dipenjara lebih dari tujuh tahun setelah kehilangan bayi yang dikandung setelah dia diperkosa dalam usia 17 tahun.

Guadalupe divonis 30 tahun penjara pada 2008, tetapi dibebaskan setelah mendapatkan pengampunan dari pengadilan pada 2015.

Satu perempuan lainnya adalah Maria Teresa Rivera, yang berusia 40 tahun saat dinyatakan terbukti menggugurkan kandungan. Dia dibebaskan pada 2016 setelah menjalani hukuman selama lima tahun.

"Kasus Sonia, seperti Guadalupe dan pada Las 17, menggambarkan betapa kebencian negara terhadap aborsi mengirim banyak perempuan tak bersalah ke penjara," kata Natalia Garzon, juru bicara Pusat Hak-hak Reproduksi di Washington DC

Natalia mengatakan, kongres El Salvador akan mengumumkan bagaimana kelanjutan sebuah undang-undang, yang jika disetuji, mengizinkan aborsi dalam kondisi tertentu.

Pekan lalu, Guadalupe Vasquez memberikan kesaksiannya di hadapan sebuah komite PBB tentang buruknya perlakukan bagi perempuan hamil di El Salvador termasuk undang-undang anti-aborsinya yang ekstrem.

"Saya berbicra untuk para Las 17 dan berharap pengalaman kami tak akan terulang di El Salvador. Sudah saatnya negara kami menghentikan persekusi terhadap perempuan hamil," ujar Guadalupe.