"Jika Perempuan, Bayi di Rahim Ini Harus Digugurkan ..."

"Di tahun 2060, sekitar 100.000 ibu potensial tak lahir di Armenia, dan negara ini akan menjadi masyarakat lelaki lajang," sebutnya. 

Armenia berada di bawah China dan Azerbaijan untuk potensi krisis tersebut.

Baru setahun lalu, Pemerintah China mencabut kebijakan pembatasan satu anak bagi warganya.

Sementara, di negara tetangga Armenia, Azerbaijan, tercatat 53 persen bayi yang dilahirkan pada kuarter pertama 2016 adalah laki-laki.

Banyak pengamat mengaitkan fenomena aborsi bayi perempuan di Armenia dan Azerbaijan dengan catatan kekerasan yang terjadi di sejak tahun 1994 di wilayah Nagorno Karabakh itu.

Kondisi itu mamaksa warga untuk mengamankan diri dan berhasrat memiliki keturunan laki-laki agar bisa mempertahankan diri. 

Sementara, UNFPA menyebut fenomena di Armenia itu dipicu budaya patriarki dan tren keluarga kecil.

Hal itu lantas didukung dengan kemajuan teknologi untuk mendeteksi kelamin bayi dan kemudahan fasilitas untuk aborsi.

Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama dalam keluarga dan organisasi sosial.

Ancaman aborsi ilegal

Aborsi menjadi bagian utama dalam perencanaan keluarga di Armenia, bahkan sejak masa Uni Soviet.

Pemerintah kala itu menyediakan layanan aborsi cuma-cuma bagi warga, di bawah naungan Departemen Kesehatan. 

Sejak pertengahan tahun 2016, parlemen Armenia membuat regulasi yang bertujuan untuk mematikan tren aborsi tersebut.

Langkah-langkah baru diterapkan, termasuk kewajiban dokter untuk menanyakan alasan aborsi. Jika karena pertimbangan gender maka dokter wajib menolak permintaan aborsi itu.

Undang-undang baru itu pun menggariskan bahwa aborsi tak dapat dilakukan untuk janin yang sudah berusia lebih dari 12 minggu. Kecuali, atas pertimbangan kesehatan, korban perkosaan, atau status orangtua tunggal.