Merkel Serukan Larangan "Burqa"

BERLIN, KOMPAS.com — Bersiap tarung untuk Pemilu 2017, Kanselir Jerman Angela Merkel melancarkan tawaran untuk mengambil sikap yang lebih tegas atas imigran.

Salah satu langkah yang ditawarkan Merkel termasuk menyerukan sedapat mungkin diberlakukannya pelarangan burqa, seperti dilaporkan Deutche Welle, Rabu (7/12/2016).

Angela Merkel menyerang sayap kanan populis Jerman, Selasa (6/12/2016), pertama-tama dengan mengkritik penentang kebijakannya dalam penanganan pengungsi dan kemudian menorehkan obat bagi mereka.

Kanselir mengatakan kepada sesama anggota partai Uni Kristen Demokrat (CDU) bahwa ia mendukung usulan Menteri Dalam Negeri Thomas de Maiziere untuk melarang busana yang menutupi wajah secara penuh.

"Bersorak-sorai, ketika Merkel, menerima tuntutan partai AfD untuk pelarangan cadar atau penutup wajah secara penuh," demikian isi kicauan di akun Twitter Beatrix von Storch, anggota parlemen Eropa dari Partai Alternatif untuk Jerman (AfD), yang anti-imigran.

Namun, kicauan Sorch di Twitter itu menyiratkan bahwa usulan kanselir Jerman itu tidak hanya tak tulus, tetapi juga tidak orisinal.

Pada Selasa (6/12/2016), Merkel sekali lagi disahkan sebagai kandidat partai CDU untuk pemilihan kanselir, kali ini dengan dukungan hanya sebesar 89,5 persen dari semua suara delegasi.

Pada hari-hari menjelang konvensi partai di Essen, nada bicara pejabat senior CDU telah semakin memukul sayap kanan, terutama pada topik menyangkut pengungsi.

Mungkin disahkan

Di hadapan lebih dari 1.000 delegasi CDU, Merkel mengatakan, Jerman harus menyambut integrasi dari kaum migran.

Merkel juga menggarisbawahi tawaran partainya untuk melarang pakaian keagamaan tertentu dikenakan oleh perempuan.

Kanselir Merkel mengatakan kepada para delegasi bahwa Jerman tidak bisa menolerir "masyarakat paralel”. "Mengenakan cadar wajah tidak sesuai di sini," ujar Merkel.

"Busana yang menutup seluruh wajah harus dilarang di mana pun, bahkan mungkin secara hukum," tambahnya, dalam pengakuan atas konstitusi yang nyata akan perlindungan Jerman bagi hak-hak kebebasan beragama dan individu.

Meskipun sayap kanan CDU bertepuk tangan atas usulan Merkel untuk mengambil tindakan tegas terbatas atas penggunaan cadar dalam ranah tertentu, kubu sayap kanan di Eropa menunjukkan sikap skeptis.

"Terlambat," demikian kicauan Nigel Farage, mantan pemimpin Partai Kemerdekaan Inggris Raya, di akun Twitter-nya, untuk mengomentari sikap Merkel itu.

Para tokoh oposisi menyiratkan bahwa Jerman mungkin memiliki masalah yang lebih besar dalam penanganan kepolisian ketimbang pengaturan busana perempuan.

"Betapa munafik!" tulis Sevim Dagdelen, anggota Komite Luar Negeri untuk Partai Kiri di parlemen Jerman, Bundestag, di akun Twitter-nya.

Dagdelen menggarisbawahi bahwa para perempuan yang mengenakan burqa atau penutup wajah lainnya, seperti niqab, berasal dari negara-negara yang paling ditunggu untuk membeli senjata buatan Jerman.

"Menuntut pelarangan burqa tetapi sengaja melakukan penjualan senjata ke negara mereka," katanya.

Takkan terulang

CDU telah mulai menyusun rencana untuk melarang cadar di beberapa lokasi, seperti pengadilan, dalam pemeriksaan polisi dan saat mengemudi.

Di hadapan delegasi CDU, Merkel juga mengungkit soal serangan terhadap pengungsi di perbatasan Jerman yang terjadi tahun lalu. Hal tersebut, ujarnya, tak boleh terulang lagi.

Dalam konferensi CDU di Essen, ia mengatakan para pengungsi telah menemukan perlindungan di Jerman yang menentang peperangan, penindasan, dan tak adanya perspektif bagi pengungsi di tanah air mereka.

Namun, dia juga mengatakan kepada peserta konferensi bahwa "tidak setiap pengungsi bisa tinggal di Jerman".

Kanselir juga meminta partainya untuk membantunya menghadapi pemilu September 2017.

Sebuah jajak pendapat yang dipublikasikan bulan lalu oleh media publik Jerman, ZDF, menunjukkan 64 persen koresponden dari mereka mendukung Merkel untuk dicalonkan lagi pada periode mendatang.

Sejalan dengan panggilan Merkel untuk mengurangi angka imigran, konferensi CDU ini diharapkan menghasilkan solusi dalam penanganan pengungsi, termasuk langkah-langkah untuk meningkatkan deportasi dari pencari suaka yang tak memenuhi syarat.