Di Negara Ini, Ibu Akan Dilarang Melahirkan di Rumah

"Kami bahkan tidak memiliki sarung tangan di Rumah Sakit Nasional Rujukan Utama di Port Moresby, untuk membantu proses melahirkan," dia menambahkan.

Aliansi Keselamatan Ibu PNG yang mewakili organisasi yang menangani kesehatan ibu-ibu juga memiliki keprihatinan serupa.

Catherine Fokes, salah seorang direktur aliansi tersebut mengatakan dia khawatir mengenai konsekuensi bila setiap proses kelahiran harus diawasi.

"Saya bertanya-tanya apakah membuat proses kelahiran ini wajib di klinik adalah jawabannya," kata Fokes.

Bila seorang perempuan memilih tidak datang atau tidak bisa mendatangi klinik untuk melahirkan, apa konsekuensinya?

"Saya tertarik untuk mengetahui, siapa yang akan bertanggung jawab?" demikian Fokes.

Kondisi geografis PNG yang banyak daerah berbukit yang sulit dijangkau, jarangnya penduduk di satu tempat tertentu, dan kurangnya fasilitas kesehatan membuat masyarakat pedesaan di sana sulit pergi ke pusat layanan kesehatan.

Fokes mengatakan itu adalah beberapa hal yang menjadi penghalang bari keberhasilan kebijakan yang diusulkan oleh PM O'Neill.

"Bagi wanita pedesaan, seberapa dekat mereka ke klinik kesehatan?. Bagaimana keadaan daerah mereka?' katanya.

"Bagaimana dana, bila memang akan disediakan oleh pemerntah tersedia, bagaimana penyebarannya. Semua ini harus dipertimbangkan," kata dia.

PM O'Neill mengatakan dia akan mengumumkan rincian mengenai kebijakan tersebut dalam beberapa minggu mendatang.

Ia berencana mengajukan rancangan undang-undang mengenai hal tersebut ke parlemen pada Januari 2017.