Di Negara Ini, Ibu Akan Dilarang Melahirkan di Rumah

PORT MORESTBY, KOMPAS.com - Perdana Menteri (PM) Papua Niugini (PNG), Peter O'Neill, mengusulkan langkah drastis untuk mengurangi tingginya angka kematian ibu dan anak di negeri tersebut, yakni pelarangan melahirkan di rumah.

Dalam rencana ini, Peter O'Neill akan mengusulkan bahwa semua proses kelahiran harus dilakukan di klinik atau di rumah sakit.

"Saya sangat bertekad untuk menerapkan hal ini," katanya. "Tidak ada lagi alasan bagi para perempuan yang berusaha melahirkan di daerah terpencil."

Sedikitnya 1.500 ibu di PNG meninggal setiap tahun ketika melahirkan. Tingkat kematian bayi juga tinggi, yaitu 45 bayi meninggal dari sekitar 1.000 kelahiran.

Sebagai bandingannya di Australia, hanya tiga bayi yang meninggal diantara 1.000 kelahiran.

Kelompok kesehatan dan para dokter mengatakan bahwa PNG mengalami tingkat kematian yang tinggi karena separuh dari proses kelahiran terjadi di rumah di desa-desa terpencil.

PM O'Neill mengatakan bahwa dia akan mengubah keadaan dengan membayar para perempuan yang tinggal di pedesaan untuk mendatangi fasilitas kesehatan ketika akan melahirkan.

"Pemerintah akan mendanai para wanita hamil untuk melakukan perjalanan dari desa ke kawasan urban, sehingga mereka bisa melahirkan dengan aman dan kemudian kembali ke desa mereka."

"Dengan ini, tingkat kematian bayi akan turun, tingkat kematian ibu juga akan turun," ujarnya.

Masalah utama

O'Neill mengatakan, para dokter dari Kuba – yang akan dikirim ke daerah pedesaan sebagai bagian dari perjanjian bantuan baru – akan memberikan layanan kesehatan tambahan yang dibutuhkan bagi kebijakan baru tersebut.

Para dokter dan kelompok pegiat kesehatan perempuan menyambut baik niat pemerintah untuk menurunkan tingkat kematian ibu dan anak yang tinggi.

Walau demikian, mereka memperkirakan usulan ini tidak akan bisa dilakukan.

Professor Glen Mola, kepala bagian kandungan di University of Papua New Guinea, mengatakan, masalah utamanya adalah kurangnya dana bagi fasilitas kesehatan dan staf.

"Bila kita memiliki dana, mari tunjukkan. Kita sangat memerlukannya," katanya.

"Kami bahkan tidak memiliki sarung tangan di Rumah Sakit Nasional Rujukan Utama di Port Moresby, untuk membantu proses melahirkan," dia menambahkan.

Aliansi Keselamatan Ibu PNG yang mewakili organisasi yang menangani kesehatan ibu-ibu juga memiliki keprihatinan serupa.

Catherine Fokes, salah seorang direktur aliansi tersebut mengatakan dia khawatir mengenai konsekuensi bila setiap proses kelahiran harus diawasi.

"Saya bertanya-tanya apakah membuat proses kelahiran ini wajib di klinik adalah jawabannya," kata Fokes.

Bila seorang perempuan memilih tidak datang atau tidak bisa mendatangi klinik untuk melahirkan, apa konsekuensinya?

"Saya tertarik untuk mengetahui, siapa yang akan bertanggung jawab?" demikian Fokes.

Kondisi geografis PNG yang banyak daerah berbukit yang sulit dijangkau, jarangnya penduduk di satu tempat tertentu, dan kurangnya fasilitas kesehatan membuat masyarakat pedesaan di sana sulit pergi ke pusat layanan kesehatan.

Fokes mengatakan itu adalah beberapa hal yang menjadi penghalang bari keberhasilan kebijakan yang diusulkan oleh PM O'Neill.

"Bagi wanita pedesaan, seberapa dekat mereka ke klinik kesehatan?. Bagaimana keadaan daerah mereka?' katanya.

"Bagaimana dana, bila memang akan disediakan oleh pemerntah tersedia, bagaimana penyebarannya. Semua ini harus dipertimbangkan," kata dia.

PM O'Neill mengatakan dia akan mengumumkan rincian mengenai kebijakan tersebut dalam beberapa minggu mendatang.

Ia berencana mengajukan rancangan undang-undang mengenai hal tersebut ke parlemen pada Januari 2017.