Suu Kyi Tak Hadiri Parade Militer, Demokrasi Bisa Kacau oleh Kudeta

NYAYPYIDAW, KOMPAS.com -  Pejuang demokrasi Myanmar, Aung Sang Suu Kyi, tidak menghadiri parade tahunan Hari Angkatan Bersenjata,  Minggu (27/3/2016). Panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing,  mengatakan, demokrasi bisa kacau antara lain oleh kudeta militer.

Jenderal Hlaing  bersumpah untuk menjaga Myanmar tetap berada "di jalan menuju demokrasi". Ia mengatakan itu pada saat parade tahunan Hari Angkatan Bersenjata Myanmar di Naypyidaw, ibu kota Myanmar, Minggu, beberapa hari sebelum pemerintahan sipil partai Suu Kyi mulai berkuasa.

Parade militer ini memperlihatkan kegagahan junta yang telah berkuasa 54 tahun sebelumnya hingga akhirnya dipimpin pemerintahan kuasi sipil Thein Sein yang kini digantikan Htin Kyaw.

"Saya akan sungguh-sungguh menyampaikan fakta bahwa Tatmadaw (militer) akan bekerja sama untuk membawa kemakmuran negara dan warganya," kata Hlaing saat berpidato dalam parade itu.

"Dua hambatan utama demokratisasi adalah kegagalan untuk mematuhi aturan hukum dan peraturan  dan pemberontakan bersenjata. Dua hal ini bisa membuat demokrasi kacau," tambahnya.

"Hanya jika dua hambatan ini ditangani dan diatasi dengan benar, akan ada kemajuan di jalan menuju demokrasi," ujarnya.

Myanmar telah mengalami transformasi politik yang menakjubkan sejak 2011, tumbur dari isolasi di bawah kekuasaan junta militer berturut-turut selama 54 taun.

Kini, setelah terpilihnya Kyaw dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi, diharapkan sipil semakin kuat.

Tumbuh keterbukaan politik dikukuhkan oleh pemilu bersejarah pada November lalu yang akhirnya dimenangkan oleh NLD.

Setelah transisi yang panjang,  pemerintahan Kyaw akan mengambil alih kepemimpinan yang juga didukung militer pada Rabu mendatang.

Suu Kyi, yang dilarang oleh konstitusi era-militer untuk menjadi presiden,  akan berfungsi sebagai menteri luar negeri tetapi telah bersumpah untuk memerintah melalui presiden Kyaw.

Kemampuannya untuk bekerja sama dengan dan menghadapi militer masih kuat akan menjadi ujian penting dari pemerintah Kyaw, tokoh kepercayaan Suu Kyi.

Myanmar masih terbelenggu kemiskinan, korupsi, rendah investasi, pemberontakan, dan kekerasan sektarian atas etnis minoritas.

Militer masih memegang kekuasaan politik yang kuat di palemen karena 25 persen kursi parlemen masih dikuasai militer.  Militer mengendalikan tiga kementerian kunci, yakni urusan dalam negeri,  urusan perbatasan, dan pertahanan.