TNI dan Rasionalitas Demokrasi

Substansi konsolidasi demokrasi memproduksi sistem yang mampu menyokong penguatan nasional di berbagai sektor, terutama di demokrasi ekonomi. Di sinilah pentingnya sipil memiliki kemampuan "membangun konsensus" hendak ke mana Indonesia 30 atau 100 tahun mendatang. Semua elemen masyarakat harus memahami konsensus ini dan bersama-sama mewujudkannya. Jika kapasitas terbatas, kearifan dalam menetapkan prioritas jadi penting. Beberapa prioritas penting ini misalnya sektor pangan, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan.

Karena itu, isu penurunan anggaran pertahanan tahun depan menimbulkan tanya tentang derajat kearifan dalam menetapkan skala prioritas. Alasan krisis dan anggaran terbatas sulit diterima karena dalam kondisi krisis sektor-sektor mendasar justru harus diperkuat. Namun, yang menakjubkan, meskipun kekuatan ekonomi negara melemah, justru alokasi anggaran parlemen diperbesar, seperti rencana peningkatan tunjangan anggota dan rencana pembangunan kompleks DPR yang baru. Kebijakan anggaran yang mengutamakan keperluan untuk menopang transaksi politik daripada memperkuat sektor mendasar makin menunjukkan ketidakjelasan visi. Ini jadi bukti berikutnya bagaimana konsolidasi demokrasi belum mampu menciptakan sistem yang kuat dan proporsional.

Pada akhirnya bisa saja muncul pemikiran di kalangan perwira bahwa untuk menggaransi kepentingan militer tak bisa lagi berharap dari kesadaran visional politisi sipil. Tampaknya militer harus proaktif menggelar negosiasi dengan politisi jika tidak ingin marjinalisasi sektor pertahanan berlanjut. Pertimbangan ini menjadi penting karena setelah kekuasaannya dipereteli, sampai kini TNI belum mendapat kompensasi semestinya untuk mewujudkan TNI sebagai militer profesional.

Belakangan kita membaca di berbagai media bagaimana militer mengeluh soal alat utama sistem persenjataan. Ini belum pernah terjadi. Biasanya militer tampil di media untuk mengancam siapa pun dan negara mana pun yang coba-coba menjamah kedaulatan dan keamanan negara. Jangan sampai karena ketidakmampuan sipil membangun rasionalitas demokrasi, militer bertindak dengan alasan meluruskan visi besar negara-bangsa. Berangkat dari tradisi Jenderal Sudirman, militer senantiasa terpanggil dan punya cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah bangsa dari perspektif mereka. Masyarakat sipil harus menyadari kuat soal ini.

Achmad Soetjipto
Mantan KSAL dan Ketua Persatuan Purnawirawan AL

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 3 Oktober 2015, di halaman 7 dengan judul "TNI dan Rasionalitas Demokrasi".