Panel DPR AS Bersuara Bulat Dukung Akhiri Penyadapan NSA

WASHINGTON, KOMPAS.com — Panel DPR Amerika Serikat, Rabu (7/5/2014), menggelar pemungutan suara untuk mengakhiri pengawasan, termasuk penyadapan, oleh Badan Keamanan Nasional Amerika (NSA). Hasilnya, suara bulat yang langka terjadi didapatkan dari pemungutan suara di komisi kehakiman tersebut.

Hasil ini merupakan dukungan yang kuat yang bisa menjadi dasar rancangan undang-undang untuk diajukan ke meja Presiden Amerika Serikat Barack Obama untuk total menghentikan pengawasan intelijen yang kontroversial tersebut.

Rancangan The USA Freedom Act akan melarang NSA secara sistematis mengambil metadata komunikasi telepon, termasuk nomor telepon tujuan, durasi pembicaraan, dan waktu telepon.
Berdasarkan RUU itu, pengawasan mengharuskan izin pengadilan berupa surat perintah pengawasan terhadap individu berdasarkan kecurigaan tertentu yang diajukan NSA.

Pengawasan pun hanya boleh dilakukan untuk tujuan penyelidikan, bukan lagi acak seperti yang terjadi sekarang. Dengan RUU ini, transparansi kinerja pengawasan intelijen di luar negeri (FISA), dengan membentuk panel ahli hukum untuk memastikan FISA, tak melanggar privasi dan hak konstitusional.

"RUU ini tegas mengakhiri pengumpulan massal dan memperjelas bahwa Kongres tak mendukung pengumpulan data massa itu," kata Jim Sensenbrenner dari kubu Republik di DPR. Sensenbrenner juga adalah penyusun utama Patriot Act yang disahkan Kongres sebagai respons atas serangan 9/11 pada 2001 yang memperluas kewenangan intelijen.

Namun, Sensenbrenner pula yang kemudian menjadi salah satu pendukung kuat perubahan UU Patriot tersebut setelah mantan kontraktor NSA Edward Snowden pada 2013 menguak sejauh mana praktik intelijen tersebut berjalan.

"Pemerintah telah salah menerapkan hukum yang kami terbitkan, melewati batas dan melanggar privasi jutaan orang Amerika tanpa (dasar) kecurigaan maupun (dugaan) keterkaitan dengan kegiatan teroris," kecam Sensenbrenner.

"Kami mendesak DPR dan Senat bergerak cepat terkait UU ini sehingga dapat segera mengembalikan kepercayaan terhadap kerja pengawasan intelijen yang tetap melindungi privasi warga," papar Sensenbrenner dalam pernyataan bersama dengan Ketua Komisi Hukum DPR Bob Goodlatte dan para anggota panel.

Meski demikian, kerja Kongres masih jauh dari selesai. Usulan ini masih harus dibahas di DPR, dengan pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada Kamis (8/5/2014). Bocoran Snowden secara menakjubkan telah mendorong desakan agar pemerintahan Presiden Obama mereformasi secara komprehensif badan-badan intelijen yang ada di Amerika.

Ketua Komite Kehakiman Senat Patrick Leahy memuji kemajuan RUU tersebut di DPR. Dia menyebut langkah itu sebagai "bersejarah" dan mengatakan panelnya di Senat akan mempertimbangkan masalah ini pada masa sidang musim panas, bersamaan dengan upaya Senat mendorong reformasi tambahan dalam program pemerintahan Obama.