Wujudkan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, Kapasitas Sipil Perlu Dikuatkan

KOMPAS.com - Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Teuku Faizasyah, mengatakan perlu adanya penguatan komponen sipil pada Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB.

Hal tersebut dikatakan Teuku saat membuka kegiatan International Seminar on Civilian Capacities: Building National Rosters for UN Peacekeeping Operations di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Jumat (29/11/2019).

"Kalangan sipil sangat dibutuhkan untuk situasi tertentu yang tidak bisa ditangani oleh pasukan penjaga perdamaian dari kalangan militer,” ucap dia sesuai keterangan rilis yang Kompas.com terima.

Komponen sipil, lanjut dia, dapat memberikan sentuhan humanis yang krusial dalam membangun struktur masyarakat pasca konflik.

"Peningkatan kapasitas sipil dapat difokuskan pada isu-isu seperti pemberdayaan wanita, penghormatan HAM dan dukungan penegakan hukum oleh pemerintah setempat," sambungnya.

Pada kegiatan tersebut, Kemenlu mengemukakan tiga poin penting untuk mewujudkan MPP yang sesuai dengan kebutuhan PBB.

Tiga poin itu adalah komponen sipil harus menjadi bagian yang penting dalam MPP di suatu negara, kedua peningkatan peranan perempuan, dan terakhir penguatan pelatihan melalui kemitraan global.

Khusus poin kedua, Kemenlu menilai peran perempuan dapat memegang peranan penting pencegahan konflik, manajemen konfik, dan bina damai pasca konflik.

“Pemberdayaan perempuan pada misi perdamaian bukan lagi hanya keperluan, tapi keniscayaan. Hal tersebut juga mendukung inklusivitas dan kesetaraan gender”, tutur Faizasyah.

Jalin kerja sama

Teuku menambahkan, Indonesia telah mengangkat kerja sama untuk menopang program peningkatan kapasitas sipil dengan berbagai pihak.

Di antaranya pembentukan Asean Institute for Peace and Reconciliation dan Asean Women for Peace Registry dalam kerangka Asean.

Lalu melakukan konsultasi regional terkait penguatan kapasitas sipil melalui kolaborasi dengan Norwegia.

"Kerja sama tersebut menegaskan keseriusan Indonesia," terang Teuku.

Sekadar informasi, kegiatan tersebut merupakan upaya Indonesia memperkuat ekosistem perdamaian internasional yang menjadi salah satu isu prioritas sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019–2020.

Adapun dalam pelaksanaannya Indonesia dibantu oleh Inggris dan Belgia sebagai sesama anggota Dewan Keamanan PBB.

Seminar ini menghadirkan narasumber dari Kantor Sekretariat PBB di New York, wakil pemerintah Inggris dan Belgia, Mabes Polri, CSIS, dan lembaga think tank.

Para peserta hadir merupakan perwakilan dari Kementerian dan Lembaga terkait, perwakilan asing dari negara-negara yang aktif di bidang misi pemeliharaan perdamaian, dan akademisi.