India Kecam Campur Tangan Dunia Internasional dalam Masalah Kashmir

Pemerintah India untuk pertama kalinya dalam lima dekade terakhir akhirnya menghadiri pertemuan dengan Dewan Keamanan PBB pada Jumat (16/8/2019), untuk membahas masalah wilayah Kashmir yang disengketakan.

Dalam pertemuan itu, duta besar India untuk PBB, Syed Akbaruddin, mengutarakan kekesalannya atas bantuan serta saran-saran yang datang dari pihak luar, termasuk negara-negara asing maupun badan internasional.

"Kami tidak perlu badan-badan internasional yang sibuk untuk mencoba memberi tahu kami bagaimana cara mengatur hidup kami."

"Kami adalah lebih dari satu miliar orang," ujar Akbaruddin, usai pertemuan dengan Dewan Keamanan PBB, yang diajukan oleh Pakistan dan China.

Desakan juga datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyerukan kepada India dan Pakistan untuk kembali ke meja perundingan.

Trump juga menyampaikan kepada Perdana Menteri Pakistan Imran Khan akan pentingnya mengurangi ketegangan di perbatasan di pegunungan Himalaya itu.

Pertemuan membahas masalah Kashmir di Dewan Keamanan PBB terakhir kali digelar pada 1971. Dalam pertemuan, Jumat (16/8/2019), dihadiri perwakilan India dan Pakistan.

Duta besar Pakistan untuk PBB, Maleeha Lodhi, memuji pertemuan itu sebagai bukti bahwa masalah Kashmir adalah sengketa yang diakui internasional.

"Suara dari orang-orang Kashmir yang diduduki telah didengar hari ini oleh forum diplomatik tertinggi dunia," kata Maleeha kepada wartawan dan dikutip AFP.

Pertemuan di Dewan Keamanan PBB itu terjadi setelah PM Pakistan Imran Khan berbicara dengan Presiden AS Donald Trump melalui telepon untuk menyatakan keprihatinan atas langkah India yang mencabut status otonomi khusus Kashmir.

Sebelumnya, dalam pertemuan langsung dengan Khan di bulan Juli, Trump mengklaim jika PM India Narendra Modi telah memintanya untuk memediasi perselisihan di Kashmir. Tetapi klaim itu langsung dibantah New Delhi.

Sebaliknya, pemerintah India selalu bersikeras menegaskan bahwa masalah sengketa atas Kashmir hanya dapat diselesaikan secara bilateral dengan Pakistan.

Situasi di wilayah Kashmir yang diduduki India kembali memanas sejak awal Agustus, setelah pemerintah India mencabut status otonomi khusus wilayah berpenduduk mayoritas Muslim itu.

Pemerintah India telah memerintahkan penguncian di kota-kota besar di Kashmir, termasuk Srinagar, dengan layanan telekomunikasi serta internet juga diputus.

Aksi demonstrasi pun digelar oleh ratusan warga Kashmir dan sempat berakhir bentrok dengan aparat keamanan yang sampai harus menembakkan gas air mata dan peluru karet.