Presiden Lebanon Sesalkan Sanksi Baru Anti-Hezbollah AS

Sanksi baru anti-Hezbollah itu diumumkan AS pada Selasa (9/7/2019), yang menargetkan tiga pejabat tinggi dari Hezbollah, sekutu politik pemerintah Lebanon paling terkemuka.

"Lebanon menyesalkan langkah AS, terutama dalam hal menargetkan dua wakil rakyat terpilih," kata Aoun dalam sebuah pernyataan, pada Rabu (10/7/2019).

Sanksi baru AS itu menjadi yang pertama kalinya menargetkan pejabat terpilih dari gerakan Hezbollahh, yang dimasukkan ke dalam daftar hitam dan dilarang terlibat transaksi dengan penduduk maupun perusahaan AS.

"Keputusan itu bertentangan dengan posisi Amerika sebelumnya, yang mengkonfirmasi komitmen Lebanon terhadap konvensi internasional tentang pemberantasan pencucian uang dan mencegah penggunaannya dalam serangan teroris," tambah presiden.

Michel Aoun menjabat sebagai presiden sejak tahun 2016 dengan dukungan Hezbollah, bersekutu dengan partai Kristen Maronit, Gerakan Patriotik Bebas.

Kecaman terhadap sanksi baru yang dijatuhkan AS juga datang dari tokoh politik Lebanon lainnya.

Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri, yang juga seorang Syiah, mengutuk sanksi terhadap para pejabat Hezbollah, musuh bebuyutan Israel dan sekutu Iran, yang menyebut sanksi sebagai bentuk "agresi" terhadap Lebanon.

"Sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya itu merupakan agresi terhadap parlemen dan tentu saja agresi terhadap Lebanon," ujarnya, dikutip AFP.

Seorang anggota parlemen Hezbollah, Ali Fayyad, turut menyesalkan sanksi baru AS terhadap dua koleganya, dan menyebut sanksi sebagai "penghinaan bagi rakyat Lebanon".

Sementara itu, Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri, seorang Sunni, yang dikenal sebagai lawan terkemuka Hezbollah, mengatakan bahwa AS telah mengambil "jalan baru" dengan memberi sanksi kepada anggota parlemen.

Namun perdana menteri menambahkan, menjatuhkan sanksi itu tidak akan terlalu berpengaruh terhadap jalannya pemerintahannya, yang juga mencakup sejumlah menteri dari Hezbollah.

"Adalah penting bahwa kita menjaga sektor perbankan dan ekonomi Lebanon dan krisis ini akan berlalu cepat atau lambat," tambah Hariri.

Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi terhadap tiga pejabat tinggi Hezbollah, termasuk dua yang menjadi anggota parlemen Lebanon, yakni Amin Sherri dan Muhammad Hasan Raad.

Keduanya dituding Washington, telah memanfaatkan posisinya di parlemen untuk memajukan aktivitas kekerasan Hezbollah.

Sementara seorang lainnya yang disanksi adalah Wafiq Safa, yang dikenal dekat dengan pemimpin Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Sanksi terbaru itu membawa AS telah menjatuhkan sanksi terhadap 50 individu maupun entitas terkait Hezbollah ke dalam daftar hitam sejak 2017.