India Bakal Abadikan Nama Pembayar Pajak Teladan untuk Sekolah dan Jalan

Salah satu yang ditawarkan adalah dengan mengabadikan nama pembayar pajak teladan untuk nama sekolah, jalan, atau kereta api.

Dalam laporan Survei Ekonomi tahunan yang dirilis pada Kamis (4/7/2019), pemerintah tengah mengajukan proposal yang bertujuan untuk meningkatkan rendahnya penerimaan pajak di salah satu negara raksasa Asia.

Dalam proposal itu, 10 pembayar pajak teratas di sebuah distrik selama lebih dari satu dekade akan diabadikan untuk menjadi nama bangunan penting, monumen, jalan, hingga kereta api.

Keuntungan lainnya yang akan didapatkan oleh para pembayar pajak teladan yakni prioritas di bandara untuk boarding, serta mendapat jalur tipe diplomatik khusus di keimigrasian. Demikian disampaikan dalam laporan pemerintah yang disusun kepala penasihat ekonomi India.

Selain menawarkan keuntungan yang akan diperoleh pembayar pajak teladan secara langsung, pemerintah juga mengambil langkah-langkah yang akan menyampaikan kepada warga bahwa membayar pajak dengan jujur adalah tindakan yang terhormat.

"Ide dasarnya adalah menciptakan keanggotaan eksklusif 'klub' yang memancarkan tidak hanya status sosial, tetapi juga kehormatan."

"Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu dalam menyebarkan norma sosial bahwa membayar pajak secara jujur merupakan tindakan yang terhormat," tulis laporan itu, seperti dikutip AFP.

Disebutkan bahwa proposal itu terinspirasi oleh dorongan teori ekonomi perilaku, yang mendorong seseorang ke arah perilaku ekonomi dan sosia yan lebih baik.

Namun proposal tersebut tidak menerangkan secara rinci kriteria apa yang akan digunakan untuk menentukan peringkat wajib pajak teladan.

India, salah satu negara terbesar Asia, tercatat memiliki jumlah pembayar pajak penghasilan yang rendah. Dari total populasi 1,3 miliar, hanya 41 juta orang yang mengajukan dokumen pajak pada tahun keuangan 2017-2018, menurut kantor pajak.

"Hal ini sebagian besar karena masyarakat India memiliki penghasilan yang terlalu sedikit untuk membayar pajak, tetapi sejumlah besar warga lainnya dibebaskan dari kewajiban membayar pajak karena alasan lain."

"Selain itu ada sejumlah besar kegiatan ekonomi yang tidak diatur atau dilakukan secara tunai tanpa sepengetahuan petugas pajak," kata pakar ekonomi.