Tewaskan 30 Demonstran, Tindakan Keras Pasukan Keamanan Sudan Dikecam

Diwartakan kantor berita AFP, Senin (3/6/2019), anggota Pasukan Pendukung Reaksi Cepat Sudan (RSF) bersenjata bera dikerahkan di sekitar ibu kota, menjaga pintu masuk ke jembatan yang melintasi Sungai Nil, dan bergerak dalam konvoi.

Selain menewaskan puluhan orang, serangan pasukan keamanan telah melukai ratusan lainnya.

Komite Sentral Dokter Sudan mengatakan, seorang anak berusia 8 tahun menjadi salah satu korban tewas. Lembaga itu meminta bantuan mendesak dari organisasi kemanusiaan untuk membantu terluka.

Seperti diketahui, para demonstran menginginkan agar para jenderal yang menggulingkan presiden Omar al-Bashir menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil.

Pemerintah AS menyebut tindakan keras pasukan keamanan terhadap pengunjuk rasa sebagai aksi brutal.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh pasukan keamanan terhadap demonstrasi di Sudan.

Dia menyerukan penyelidikan independen. Sementara, Dewan Keamanan PBB akan menggelar rapat tertutup pada Selasa (4/6/2019) untuk membhasa Sudan.

Dewan militer membantah pasukannya secara paksa membubarkan aksi duduk di depan markas tentara. Namun, para pemimpin aksi protes menyebut tempat utama unjuk rasa telah dibersihkan.

"Pasukan Pendukung Reaksi Cepat dan batalion tentara, polisi, serta milisi membubarkan aksi damai," kata Aliansi untuk Kebebasan dan Perubahan di Sudan.

Asosiasi Profesional Sudan yang mempelopori protes nasional pada Desember lalu menyatakan, tindakan keras pada Senin merupakan "pembantaian berdarah".

Lembaga itu meminta masyarakat keluar dari rumah pada Selasa untuk sholat Ied pada Hari Raya Idul Fitri.

"Berdoa untuk para martir dan kemudian berdemonstrasi secara damai," katanya.

BBC mencatat, aksi duduk di alun-alun depan markas militer berlangsung sejak 6 April, lima hari sebelum Bashir digulingkan.

Bulan lalu, jenderal yang berkuasa menyetujui struktur pemerintahan baru dan masa transisi tiga tahun ke sipil.

Namun, militer masih perlu memutuskan pembentukan dewan berdaulat, yang akan menjadi badan pengambil keputusan tertinggi di masa transisi.