Sri Lanka Bantah China Dirikan Pangkalan Militer di Pelabuhannya

Tuduhan tersebut berkaitan dengan hutang yang diberikan Beijing kepada Colombo.

Tahun lalu, pemerintah Sri Lanka telah mengizinkan Beijing untuk menyewa selama 99 tahun pelabuhannya di perairan laut dalam di Hambantota.

Izin sewa tersebut setelah negara kepulauan itu tidak mampu membayar tagihan pinjaman sebesar 1,4 miliar dolar (sekitar Rp 21 triliun) kepada China.

Pelabuhan yang dimaksud itu, terletak di sepanjang rute pelayaran utama dan merupakan salah satu dari rangkaian proyek infrastruktur di Asia, Afrika dan Eropa yang didanai dari Belt and Road Initiative milikChina.

Pekan lalu, Wakil Presiden AS Mike Pence mengatakan, pelabuhan Hambantota kemungkinan akan menjadi pangkalan militer bagi angkatan laut China. Demikian dikutip media AS.

Namun, kantor Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengatakan, tidak ada kehadiran militer asing di Hambantota dan Departemen Luar Negeri AS telah mendapat pengarahan.

"Komando Selatan angkata laut kami sedang direlokasi di Hambantota untuk mengendalikan keamanan pelabuhan," kata kantor perdana menteri dalam pernyataannya, Senin (8/10/2018).

Wickremesinghe juga mengatakan bahwa Sri Lanka telah mengakhiri perjanjian komersial yang sebelumnya mengizinkan India mengambil alih pengelolaan bandara Hambantota.

Perjanjian tersebut sebagai bagian dari proyek India yang dibangun dengan pinjaman dari China di bawah mantan presiden Mahinda Rajapakse.

Agustus lalu, AS telah mengumumkan pemberian dana sebesar 39 juta dolar (sekitar Rp 570 miliar) kepada Sri Lanka untuk meningkatkan keamanan maritimnya.

Pada saat yang sama, China juga telah berjanji meningkatkan pendanaan untuk ekonomi Sri Lanka, termasuk dalam bentuk pinjaman, meski negara itu telah memiliki utang yang besar terhadap Beijing.

Dana Moneter Internasional pada Juni 2016 juga telah meminjamkan dana 1,5 miliar dolar kepada Sri Lanka dan memperingatkan kewajiban berat yang telah ditanggung pemerintahannya.

.

.