Di DK PBB, Rusia dan China Minta Sanksi untuk Korea Utara Dilonggarkan

NEW YORK CITY, KOMPAS.com - Pemerintah China dan Rusia menyerukan pelonggaran sanksi terhadap Korea Utara.

Pernyataan itu dilontarkan sekaligus untuk menolak desakan Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB yang menekankan kembali tentang penegakan sanksi, meski hubungan dengan Korea Utara mulai menghangat.

Melansir AFP pada Kamis (27/9/2018), seperti diketahui, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan tiga sanksi kepada Korea Utara tahun lalu.

Sanksi itu membuat negara pimpinan Kim Jong Un kehilangan pendapatan akibat program pengembangan nuklir dan rudal balistik.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan pada pertemuan di markas PBB, ada perkembangan positif terkait hubungan Korea Utara dan Korea Selatan serta menghangatnya hubungan AS-Korea Utara.

Dia menilai, hal tersebut harus diikuti dengan pelonggaran sanksi yang telah diberlakukan sejak tahun lalu.

Wang mengatakan, PBB harus mempertimbangkan ketentuan untuk mengubah langkah-langkah sanksi dengan mempertimbangkan kepatuhan Korea Utara.

"China yakin tekanan bukanlah jalan akhir, baik dengan menerapkan sanksi dan mempromosikan penyelesaian secara politik sama pentingnya," ucapnya.

Seperti China, Rusia juga mendesak adanya peninjauan kembali terhadap sanksi tersebut.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyebut, sudah waktunya untuk mengirim sinyal positif ke Korea Utara.

"Langkah-langkah Korea Utara terhadap perlucutan secara bertahap harus diikuti oleh pelonggaran sanksi," katanya.

Dalam sesi DK PBB, perwakilan Korea Utara memang hadir. Namun, mereka tidak diminta untuk menyampaikan pidato.

Sementara, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo yang membuka pertemuan tersebut, meminta langkah penegakan sanksi terhadap Korea Utara yang lebih ketat.

"Penegakan sanksi Dewan Keamanan PBB harus dilanjutkan dengan penuh semangat dan tanpa kegagalan sampai kita mengetahui denuklirisasi sepenuhnya yang diverifikasi," katanya.

"Para anggota Dewan ini harus memberi contoh pada upaya itu, dan kita semua harus saling bertanggung jawab," imbuhnya.