Perempuan Aktivis di Arab Saudi Terancam Hukuman Mati

Jika terbukti bersalah, dia akan menjadi perempuan aktivis pertama yang dieksekusi mati.

CNN mengabarkan pada Selasa (26/8/2018), Human Rights Watch (HRW) menyebut Israa al-Ghomghan dan suaminya merupakan dua dari lima aktivis yang terancam hukuman mati.

Mereka terlibat dalam aksi protes mengenai hak asasi manusia dua juta muslim syiah yang bermukim di provinsi timur Saudi.

Aktivisi Saudi berbasis di Jerman, Ali Adubisi, menyatakan ada satu lagi terdakwa yang masih menjalani persidangan, namun tidak dihadapkan pada hukuman mati.

Para aktivis dituduh bergabung dengan kelompok teror yang berafiliasi dengan negara musuh untuk berpartisipasi dalam unjuk rasa dan mengunggah rekaman tersebut secara online.

Adubisi mengatakan, jaksa menuntut kelimanya pada awal bulan ini dan merupakan persidangan pertama mereka, setelah dua tahun mendekam di penjara.

"Eksekusi apa pun sungguh mengejutkan, tetapi menuntut hukuman mati bagi aktivis seperti Israa al-Ghomgham, yang bagkan tidak dituduh melakukan kekerasa, merupakan hal mengerikan," kata direktur HRW wilayah Timur Tengah, Sarah Leah Whitson.

Persoalan penangkapan aktivis oleh Saudi telah membuat hubungan negara tersebut dengan pemerintah Kanada makin meruncing baru-baru ini.

Pemerintah Kanada meminta agar Saudi membebaskan segera para aktivis, termasuk aktivis kesetaraan gender peraih penghargaan internasional, Samar Badawi.

Penangkapan tersebut terjadi setelah belasan aktivis perempuan Saudi ditahan atas tuduhan membahayakan keamanan nasional.

Saudi menarik duta besarnya di Kanada, membekukan semua kerja sama perdagangan dan investasi. Negeri pimpinan Raja Salman itu juga merelokasi ribuan mahasiswa Saudi yang menempuh pendidikan di Kanada.

Tak hanya sampai di situ, maskapai milik negara, Saudia, juga menangguhkan penerbangan langsung ke Toronto. Kemudian, pasien dari Saudi yang berobat di Kanada akan dipindahkan ke negara lainnya.

"Kanada akan selalu berbicara kuat dan jelas baik secara pribadi maupun publik terkait masalah HAM," kata Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, seperti dikutip dari AFP.