Efek Pemilu Malaysia Mungkinkah Tertular ke Singapura?

Pada Mei lalu, setelah kemenangan tak terduga dari koalisi Pakatan Harapan (PH), ia mengucapkan bahwa rakyat Singapura. “… pasti capek memiliki pemerintahan dan partai yang sama sejak kemerdekaan.”

Sebuah referensi terhadap “People’s Action Party” (PAP) yang telah memonopoli pemerintahan Singapura dalam enam dekade.

Mahathir – seperti yang tertulis di sejarah – tidak terlalu suka dengan Singapura. Oleh karena itu, komentar-komentar Perdana Menteri berusia 93 tahun tersebut terhadap Singapura seringkali menjadi perhatian.

Tertarik pada kemungkinan untuk sebuah perubahan di Singapura, Tim Ceritalah pergi untuk memahami pandangan-pandangan masyarakat lokal di sana terhadap retorika Pemilu Malaysia, dan mungkinkah itu akan berdampak kepada mereka.

“Sangat menggembirakan saat PH menang. Tapi menurut saya, rakyat Singapura akan lebih memilih untuk menjaga status quo,” ucap Try Foo, pelajar kajian Asia Tenggara berusia 25 tahun di National University of Singapore (NUS).

“Di sini tidak ada banyak faktor yang bisa menyebabkan kemenangan oposisi, seperti skandal 1MDB dan Najib di Malaysia,” ujar Martino Tan, co-founder media independent Mothership SG.

Adapun, mantan Perdana Menteri Najib Razak dan koalisi pemerintah Barisan Nasional (BN) dulu memang menghadapi tiga rintangan kritikal.

Pertama, mereka diserang oleh opini yang kuat bahwa ekonomi Malaysia – di bawah pengawasan BN – telah gagal memberikan kesempatan ekonomi yang setara di balik naiknya harga pangan dan biaya hidup.

Kedua, pajak layanan dan barang atau GST, yang sangat dibenci dan kurang dipahami, telah mempercepat tekanan inflasi terhadap banyak kebutuhan sehari-hari.

Saat pertama kali diterapkan secara mengejutkan pada 2015, jutaan rakyat Malaysia marah--yang untuk pertama kalinya merasa menanggung beban paling berat. Situasi ini memicu rakyat lebih banyak mengawasi pengeluaran pemerintah.

GST juga diimplementasikan saat mencuatnya skandal finansial 1Malaysia Development Berhad (1MDB) – yang menjerat Najib Razak – dan akhirnya terekspos ke ranah publik.

Kasus itu semakin menggerus kredibilitas pemerintah yang sudah goyah sebelumnya dan mendorong ketidaksukaan publik.

Datanglah Dr Mahathir. Tak pernah kalah di pemilihan apapun sejak 1969, pria yang tak kenal usia ini merangkai sebuah narasi sederhana yakni, menggabungkan kegagalan ekonomi trickle down, implementasi GST, dan tuduhan korupsi Najib menjadi sebuah pesan elektoral yang kuat.

Bisakah hal yang sama terjadi di Singapura?

Memang, ekonomi di negeri tersebut yang mulai melesu membuat kehidupan sehari-hari makin susah bagi masyarakatnya.

Banyak orang, seperti Melissa Teoh (bukan nama asli) berusia 34 tahun, seorang ibu yang juga bekerja sebagai Operations Associate, harus menerima realita naiknya biaya hidup ini.

“Saya membeli susu bubuk untuk anak saya, yang berusia 4 tahun, dari Malaysia. Satu kaleng di sana MYR 64, sedangkan di sini SGD 64. Biaya hidup kami sangat mahal… Saya khawatir untuk anak-anak saya,” kata Melissa.

Pada Maret 2018, lembaga riset The Economist Intelligence Unit menyatakan di antara 133 negara, biaya hidup di kota Singapura adalah yang termahal, selama lima kali berturut-turut, melampaui Hong Kong, Tokyo, dan Paris.

GST di Singapura sendiri sudah mencapai 7 persen, lebih tinggi dari Malaysia dulunya di 6 persen.

Namun skandal yang pernah meliputi Perdana Menteri Lee Hsien Loong sangat jauh di bawah level Najib.

“Skandal” terburuk Lee sampai saat ini, jika memang bisa disebut ”skandal”, adalah perdebatan dengan saudara-saudaranya, Lee Hsien Yang dan Dr Lee Wei Ling, pada pertengahan 2017 mengenai nasib rumah di 38 Oxley Road, yang dulu merupakan tempat tinggal ayah mereka dan pendiri Singapura, Lee Kuan Yew.

“Saya sangat khawatir sewaktu perdebatan mereka mencuat ke publik, kami baru saja kehilangan Lee Kuan Yew. Saya takut kalau pemerintah akan jatuh,” Melissa mengingat “skandal” itu.

Namun, menurut Martino, keributan itu belum cukup. Problem utamanya di Singapura, menurut dia, adalah, “Tidak ada tokoh terkenal di oposisi yang dikenal orang muda dan tua, yang dapat memobilisasi rakyat Singapura sehingga memberi kesempatan untuk sebuah perubahan di pemerintah.”

Sebagian rakyat Singapura mengandalkan harapan mereka kepada Pritam Singh, Sekretaris Jenderal dari Partai Buruh (WP) yang juga ketua oposisi.

Dia merupakan bagian dari tim WP yang mengambil alih, secara mengejutkan, wilayah Dapil Aljuneid di bagian timur Singapura pada Pemilu 2011.

Namun, pria 41 tahun ini belum memiliki reputasi dan pencapaian setingkat Mahatir. WP mampu mempertahankan Aljuneid di 2015 dengan margin kurang dari 2 persen.

Lebih lagi, politik di Singapura kurang memiliki isu yang dapat menyatukan para pemilih – selain biaya hidup yang makin meningkat.

Suka atau tidak, Singapura bukanlah Malaysia, meskipun banyak hal yang mengikat kedua negara ini.

Momen emosional dalam perubahan demokratis yang dialami Malaysia tentunya tetap merupakan sebuah hal yang rakyat Malaysia dan Asia Tenggara dapat banggakan.

Bagaimanapun juga, dengan absennya kontroversi atau lawan yang berbobot, PAP kelihatannya akan masih berkuasa. Paling tidak untuk saat ini.