Korea Utara: Penjualan Senjata AS di Dunia Tingkatkan Ancaman Perang

Dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Newsweek, Senin (26/3/2018), Korea Utara menilai, AS yang merupakan eksportir senjata terbesar di dunia dapat memicu ketegangan baru.

Komentar tersebut diterbitkan oleh partai berkuasa di Korea Utara yang menyoroti temuan SIPRI.

Ekspor senjata AS ke luar negeri naik 25 persen sepanjang 2008-2012 dan 2013-2017, sehingga 34 persen senjata yang dijual di seluruh dunia berasal dari AS.

"Lebih dari 70 tahun telah berlalu sejak akhir perang dunia dan puluhan tahun berlalu sejak berakhirnya Perang Dingin. Namun, bahaya perang semakin meningkat," tulis komentar Korea Utara, seperti dilaporkan oleh KCNA.

"Perang dingin yang lain akan segera terjadi dan bukannya perdamaian di planet ini," tambahnya.

"Semua itu karena AS, pendorong perang kelas top yang menelurkan perang dan pembantaian di berbagai belahan dunia melalui penjualan senjata berskala besar, melawan keinginan umat manusia untuk perdamaian dan stabilitas," tulisnya.

Kali ini, Korea Utara menyinggung perdamaian yang juga sedang dibahas di Semenanjung Korea, di mana perang dingin masih mengemuka.

Korea Utara dan Korea Selatan yang didukung AS, tidak pernah secara resmi mengakhiri perang yang menewaskan lebih dari 1 juta warga Korea dan puluhan ribu pasukan China da AS pada awal 1950-an.

Setelah selama setahun melakukan uji coba nuklir, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un memberikan kejutan kepada dunia.

Dia meluncurkan gerakan diplomatik dengan mengirim saudaranya bertemu dengan pejabat tinggi Korea Selatan dan menerima mengundang mereka ke Pyongyang.

Kim juga sepakat untuk bertemu dengan Trump secara langsung yang dijadwalkan pada akhir Mei 2018.

Laporan SIPRI menemukan lebih dari penjualan senjata buatan AS berada di Timur Tengah, di mana negara itu juga terlibat menangani sejumlah konflik besar.

"Mitra membeli senjata untuk memenuhi kebutuhan pertahanan yang sah, dan karena perusahaan AS membuat peralatan terbaik di planet ini," kata juru bicara kementerian luar negeri AS kepada Newsweek.