Pemimpin Lembaga Amal Dunia Desak AS Pulihkan Bantuan untuk Palestina

GAZA, KOMPAS.com - Keputusan Amerika Serikat yang memangkas anggaran dana bantuan untuk Palestina hingga 65 juta dolar AS (sekitar Rp 812 miliar) mengundang reaksi sejumlah pemimpin lembaga bantuan internasional.

Sebanyak 21 pemimpin dari berbagai organisasi bantuan internasional menuliskan surat yang ditujukan kepada para pejabat senior di pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Demikian dilansir dari Times of Israel, Kamis (25/1/2018).

Para pemimpin organisasi yang menandatangani surat itu di antaranya dari Save the Children, Oxfam America, CARE USA, Organisasi Pengungsi Internasional, serta Komite Penyelamatan Internasional.

Surat tersebut dikirimkan kepada sejumlah petinggi pemerintahan AS, di antaranya Menteri Luar Negeri Rex Tillerson, Menteri Pertahanan Jim Mattis, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley, serta Penasihat Keamanan Nasional Trump, HR McMaster. Namun surat tidak ditujukan kepada Trump.

Dalam surat itu, mereka mendesak pengembalian anggaran dana bantuan AS untuk Palestina, yang salah satunya akan dialokasikan untuk Badan Bantuan dan Perburuhan PBB (UNRWA) yang mengurus para pengungsi.

Mereka juga mengingatkan risiko dampak dari pemangkasan anggaran bantuan tersebut yang akan mengganggu akses pengungsi dalam mendapatkan makanan, perawatan kesehatan, pendidikan dan bantuan penting lainnya.

"Kami khawatir keputusan berdampak pada bantuan kemanusiaan untuk warga sipil tidak didasarkan pada penilaian kebutuhan apapun, namun lebih sebagai hukuman untuk pemimpin politik Palestina dan untuk memaksakan konsesi politik dari mereka," tulis para pemimpin organisasi dalam surat tersebut.

"Jika benar demikian, maka alasan itu sama sekali tidak dapat dibenarkan. Dan dapat menggambarkan kebijakan AS dalam memberikan bantuan kemanusiaan internasional," lanjut isi surat itu.

Juru bicara departemen luar negeri AS Heather Nauert membantah alasan pemangkasan adalah untuk menghukum negara-negara yang menentang keputusan Presiden Trump dalam mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Menurutnya, pemerintah AS telah melihat bahwa UNRWA perlu dilakukan reformasi karena ada lebih banyak pengungsi dalam program ini daripada sebelumnya.

Israel juga mengkritik UNRWA dan menuduhnya melindungi para teroris, serta membiarkan warga Palestina tetap menjadi pengungsi bahkan setelah menetap di sebuah kota atau negara baru selama beberapa generasi. Hal itu disebut turut mempersulit kemungkinan resolusi konflik Israel-Palestina.