HRW: Perang di Yaman Coreng Citra Reformis Putra Mahkota Saudi

Dalam laporan yang mengulas praktik HAM di lebih dari 90 negara, HRW mencatat sebanyak 87 serangan koalisi pimpinan Saudi di Yaman yang melanggar hukum dan menewaskan hampir 1.000 warga sipil.

Koalisi pimpinan Saudi membantu pemerintah Yaman yang diakui dunia internasional mencoba mengusir milisi Houthi yang didukung Iran dari wilayah utara Yaman.

Koalisi Saudi berulang kali membantah telah melakukan kejahatan perang dan semua serangan yang dilakukannya selalu diarahkan terhadap Houthi bukan warga sipil.

Sebuah pernyataan juru bicara koalisi Saudi merespon laporan HRW itu dan menyebut "tak adil" jika kondisi kemanusiaan di Yaman disebut sebagai kesalahan Arab Saudi.

Sang juru bicara menambahkan, koalisi sudah menciptkan sebuah mekanisme pengawasan yang memastikan bahwa semua serangan tidak akan mengincar warga sipil.

"Kerajaan Arab Saudi telah memberikan bantuan sebesar 8 juta dolar AS untuk Yaman dari 2015-2017. Dan pada Rabu lalu, Saudi mendepositokan 2 miliar dolar AS ke bank sentral Yaman," demikian pernyataan koalisi Saudi.

"Pengiriman uang itu adalah upaya untuk mendongkrak situasi keuangan dan perekonomian Yaman sambil memperkuat mata uang riyal Yaman untuk meningkatkan taraf hidup rakyat," masih pernyataan koalisi.

Sementara itu, HRW juga menyoroti sepak terjang Pangeran Mohammed bin Salman yang mendorong agenda reformasi yang disebut Visi 2030 untuk mengurangi ketergantungan Saudi terhadap minyak bumi dan mendorong perubahan sosial.

Pekan lalu, perempuan Saudi untuk pertama kali sudah diizinkan menyaksikan laga sepak bola di stadion.

Kemudian di Jeddah "showroom" mobil untuk perempuan dibuka dan larangan pendirian bioskop di negeri itu dicabut.

Meski demikian, HRW mengatakan, masih terdapat puluhan tokoh aktivis politik yang dijatuhi hukuman penjara dengan berbagai tuduhan akibat kegiatan mereka.

"Citra Mohammed bin Salman sebagai reformis tercoreng dengan bencana kemanusiaan di Yaman dan pemenjaraan sejumlah aktivis politik dengan tuduhan yang tak jelas," kata Direktur Timur Tengah HRW, Sarah Leah Whitson.

"Langkah Saudi mereformasi hak-hak perempuan tak bisa serta merta membersihkan pelanggaran HAM yang sistematis di Arab Saudi," tambah Sarah.