Netanyahu: Tiga Bulan, Migran Afrika Keluar dari Israel atau Dipenjara

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memperjuangkan rencana tersebut saat berbicara di hadapan rapat kabinet, Rabu (3/1/2018).

Dalam rencana itu, para migran Afrika yang telah masuk secara ilegal, terutama melalui Eritrea dan Sudan, yang berjumlah sekitar 38.000 orang, diharapkan sudah keluar dari wilayah Israel pada akhir Maret 2018.

Pemerintah Israel bersedia memberikan masing-masing migran tiket pesawat dan uang saku sebesar 2.900 Euro (sekitar Rp 46 juta) untuk keluar dari Israel.

Setelah bulan Maret maka jumlah yang diberikan akan dikurangi dan mereka yang terus menolak akan menghadapi ancaman penjara.

Fasilitas terbuka di gurun selatan Israel, Holot, yang dapat menampung 1.200 migran juga akan ditutup.

"Setiap negara harus mempertahankan wilayah perbatasannya, melindungi perbatasan dari penyusupan ilegal. Itu adalah hak dan kewajiban dasar sebuah negara yang berdaulat," kata Netanyahu dikutip AFP.

Rencana itu pertama muncul November lalu dan langsung mendapat kecaman banyak pihak, termasuk PBB.

Migran mulai banyak berdatangan dan melalui perbatasan Israel dengan semenanjung Sinai Mesir pada 2007. Ketika itu hampir 5.000 migran yang masuk.

Pemerintah Israel kemudian mendirikan pagar pembatas dan memperketat perbatasan dengan sensor elektronik.

Para migran yang tertangkap kemudian akan ditahan di penjara di gurun Negev di selatan Israel. Dan setelah bebas akan diberangkatkan ke Tel Aviv.

Namun langkah tersebut kerap mendapat keluhan warga dan politisi sayap kanan yang menginginkan para migran dipaksa keluar.