PBB Berlakukan Sanksi Baru ke Korea Utara, Apa Isinya?

Resolusi yang disusun oleh Amerika Serikat ini mencakup langkah-langkah untuk mengurangi impor bensin negara itu hingga 90 persen.

China dan Rusia, mitra dagang utama Korea Utara, setuju akan resolusi tersebut.

Presiden AS Donald Trump menyambut baik resolusi tersebut. Dalam kicauannya di Twitter, Trump mengatakan dunia ingin "perdamaian, bukan kematian".

Ketegangan terus meningkat sepanjang tahun ini karena program nuklir dan rudal Korea Utara terus dikembangkan, dengan mengabaikan tekanan dari kekuatan dunia.

Administrasi pemerintahan Trump sedang mencari solusi diplomatik untuk masalah ini, dan merancang satu set sanksi baru ini. Dilansir dari BBC Indonesia, Sabtu (23/12/2017), berikut sejumlah sanksi baru yang diberikan ke Korea Utara.

-Impor produk bensin akan dibatasi 500.000 barel per tahun, dan minyak mentah 4 juta barel per tahun

-Semua warga negara Korea Utara yang bekerja di luar negeri harus kembali ke negara asal dalam waktu 24 bulan berdasarkan proposal resolusi, membatasi sumber vital mata uang asing

-Juga akan ada larangan ekspor barang-barang Korea Utara, seperti mesin dan peralatan listrik

Bulan lalu, AS mengumumkan sanksi baru terhadap Korea Utara yang dirancang untuk membatasi pendanaan program rudal nuklir dan balistik Korut.

Langkah tersebut menargetkan bisnis pelayaran Korea Utara dan perusahaan China yang melakukan perdagangan dengan Pyongyang.

PBB juga menyetujui sanksi baru menyusul uji coba nuklir Korea Utara pada 3 September 2017.

Langkah-langkah ini membatasi impor minyak dan melarang ekspor tekstil sebagai upaya mengosongkan bahan bakar dan pendapatan Korea Utara untuk program senjatanya.

Apakah sanksi sebelumnya berhasil?

AS telah menjatuhkan sanksi kepada Korea Utara selama lebih dari satu dekade, namun tidak banyak keberhasilan yang didapat dari usaha itu.

Korea Utara menyebut sanksi baru hanya akan mempercepat program nuklir mereka. Negara itu terus menguji rudal nuklir dan balistik meskipun ada tekanan-tekanan dari PBB, seperti:

-30 November 2016: PBB menargetkan perdagangan batu bara Korea Utara dengan China, mengurangi ekspor hingga sekitar 60 persen di bawah batasan penjualan baru. Ekspor tembaga, nikel, perak, seng dan penjualan patung juga dilarang

Apa yang terjadi selanjutnya? Pada 14 Mei 2017, Korea Utara menguji coba roket balistik yang baru dikembangkan dengan kemampuan membawa hulu ledak nuklir yang besar.

-2 Juni 2017: PBB memberlakukan larangan bepergian dan pembekuan aset pada empat entitas dan 14 pejabat, termasuk kepala operasi mata-mata Korea Utara di luar negeri

Apa yang terjadi selanjutnya? Pada 4 Juli, Korea Utara mengklaim telah melakukan uji coba pertama yang berhasil untuk rudal balistik antarbenua (ICBM)

-6 Agustus 2017: PBB melarang ekspor batu bara, bijih logam dan bahan mentah lainnya ke Korea Utara serta membatasi investasi di negara tersebut, yang merugikan Pyongyang sekitar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 13 triliun, sekitar sepertiga dari ekspor negara itu.

Apa yang terjadi selanjutnya? Pada 3 September, Korea Utara menyatakan telah menguji bom hidrogen yang bisa dibuat versi miniaturnya dan dimuat ke rudal jarak jauh