Rusia Balas Sanksi AS dengan Pengusiran Diplomat

Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan dalam sebuah pernyataan yang dirilis, Jumat (28/7/2017) waktu setempat, pihaknya meminta Kedutaan Besar AS di Rusia mengurangi jumlah stafnya mulai 1 September 2017.

Rusia juga tidak memperpanjang ijin penggunaan pusat rekreasi kedutaan di pinggiran kota Moskwa dan fasilitas gudang.

Kementerian Luar Negeri di Moskwa mengatakan, jumlah staf misi diplomat AS akan dipangkas menjadi 455 diplomat.

Juru bicara Kedutaan Besar AS di Rusia, Maria Olson, menanggapi pengumuman Kemenlu Rusia itu menerangkan kepada wartawan, pihaknya belum mengetahui pemotongan jenis apa yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan baru Rusia, karena rinciannya belum ada.

Baca: DPR AS Sepakat Jatuhkan Sanksi Berat untuk Rusia, Iran, dan Korut

Olson mengatakan, Duta Besar AS John Tefft sudah menyampaikan "kekecewaan dan protes kerasnya" terkait keputusan tersebut dan meminta pemerintah Rusia dan Washington meninjau keputusan itu.

Reaksi atas sanksi

Sebelumnya, Senat AS menyetujui paket baru sanksi keuangan yang lebih ketat terhadap Rusia, Iran dan Korea Utara (Korut).

RUU yang disetujui Senat tersebut kini dikirimkan kepada Presiden AS Donald Trump untuk ditandatangani.

UU tersebut antara lain melarang Trump memperlunak atau membatalkan sanksi terhadap Rusia tanpa persetujuan Kongres AS.

Perundang-undangan ini ditujukan sebagai sanksi kepada Moskwa, karena telah berupaya mencampuri pemilihan presiden 2016 di AS dan telah melakukan agresi militer di Ukraina dan Suriah.

Hubungan antara Rusia dan AS mencapai tingkat terburuk setelah aneksasi Rusia terhadap Crimea dan gangguan intervensi di wilayah timur Ukraina pada tahun 2014.

Baca: Trump: AS Akan Tetap Jatuhkan Sanksi atas Rusia

Berbagai laporan tentang upaya campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden tahun 2016 menghapus harapan bahwa hubungan akan membaik, sebagaimana diharapkan Trump.

Paket sanksi keuangan yang baru ditujukan kepada Presiden Vladimir Putin dan lingkaran dalamnya, dengan target utama para pejabat korup, pelaku pelanggaran hak asasi manusia dan sektor-sektor kunci perekonomian Rusia, termasuk penjualan senjata dan ekspor energi.

Bisa jadi bumerang

RUU yang disetujui Senat AS itu sudah mengalami revisi beberapa kali sehubungan dengan kekhawatiran yang disuarakan oleh perusahaan minyak dan gas AS.

Kalangan bisnis khawatir sanksi terhadap sektor energi Rusia, dapat menjadi bumerang bagi bisnis mereka dengan Moskwa yang sangat menguntungkan.

Kementerian Luar Negeri Rusia menolak sanksi terbaru itu dan menyebutnya dapat "menciptakan keuntungan kompetitif yang tidak adil bagi ekonomi AS."

Baca: Medvedev: Pencabutan Sanksi AS atas Rusia Hanya Ilusi

"Pemerasan semacam ini, yang bertujuan untuk membatasi kerjasama antara Rusia dan negara-negara lain, merupakan ancaman bagi banyak negara dan bisnis global," demikian disebutkan dalam sebuah pernyataan.

Pemerintah Rusia sebelumnya mengatakan, mereka tidak akan melakukan langkah balasan atas rencana sanksi baru AS, sampai Presiden Trump menandatangani RUU tersebut.