Myanmar Bentuk Komite Pemantau Krisis Rohingya

YANGON, KOMPAS.com – Pemerintah Myanmar akan membentuk sebuah komite nasional untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine.

Langkah itu dilakukan di tengah-tengah tekanan internasional akibat kekerasan yang meningkat dan krisis kemanusiaan di Rakhine, negara bagian yang terletak di Myanmar utara, seperti dilaporkan Voice of America, Senin (28/11/2016).

Penasihat negara dan tokoh demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, telah menghadapi kecaman yang meningkat atas kegagalan menanggulangi kekerasan itu.

Sementara tindakan militer terhadap etnis minoritas Rohingya telah mengakibatkan puluhan ribu orang mengungsi atau melarikan diri dari Myanmar. Namun, Myanmar membantah telah melakukan kekerasan terhadap etnis minoritas tersebut.

Zaw Htay, seorang anggota Komite Informasi Kantor Penasihat Negara Myanmar, mengatakan kepada media negara itu bahwa pembentukan komite penyelidikan baru itu sedang berlangsung.

Komite tersebut dibentuk setelah terbentuknya Komisi Penasehat Rakhine pada Augustus lalu, di bawah mantan Sekjen PBB Kofi Annan, yang baru-baru ini mengutarakan keprihatinan mendalam atas kekerasan yang terjadi.