China Protes Resmi atas Pernyataan Australia Terkait Laut China Selatan

BEIJING, KOMPAS.com – China, Kamis (14/7/2016) mengeluarkan protes resmi setelah Australia mengumumkan akan terus menggunakan haknya untuk kebebasan berlayar dan terbang di Laut China Selatan.

Pernyataan Australia itu muncul setelah putusan Mahmakah Arbitrase Internasional (PCA) di Den Haag, Belanda, Selasa (12/7/2016).

PCA menyimpulkan, China tidak memiliki pengakuan bersejarah pada perairan Laut China Selatan dan juga telah terjadi pelanggaran atas hak ekonomi dan kedaulatan Filipina.

China menolak keputusan PCA itu, setelah menolak berperan serta dalam perkara tersebut dan mengatakan pengadilan itu tidak memiliki kewenangan.

Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, mendesak semua negara terkait di Laut Cina Selatan menyelesaikan sengketa mereka secara damai.

Bishop juga mengatakan, Australia akan tetap menerapkan hak internasionalnya untuk kebebasan berlayar dan mendukung hak pihak lain untuk melakukan hal sama.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang, mengatakan, China secara resmi memprotes "komentar salah" Australia.

Lu juga mengatakan, China berharap Australia tidak melakukan apa pun untuk membahayakan perdamaian dan ketenangan kawasan itu. "Jujur, saya sedikit terkejut mendengar komentar Bishop," katanya.

Australia, kata Lu, harus bergabung dengan mayoritas masyarakat internasional untuk tidak menilai hasil "keputusan ilegal" dari kasus hukum internasional.

"Kami berharap Australia dapat mengikuti hukum internasional dan tidak memperlakukannya sebagai permainan," kata Lu yang menambahkan, China menghormati kebebasan berlayar dan sesuai dengan hukum internasional.

Sekalipun China dan Australia memiliki hubungan niaga, yang dekat, termasuk perjanjian perdagangan bebas, Canberra juga adalah sekutu kuat keamanan Amerika Serikat.

Bishop mengatakan kepada radio ABC, Rabu (13/7/2016), bahwa reputasi China akan terdampak putusan pengadilan.

BBC Menlu Australia Julie Bishop.

Dia bersikeras, hubungan dengan masyarakat internasional penting untuk kebangkitannya sebagai negara adidaya.

"Untuk mengabaikan itu akan menjadi pelanggaran serius internasional," kata Bishop.

Saat ditanya pada Kamis oleh wartawan tentang pesan Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk menterinya dalam rapat kabinet segera setelah putusan itu disampaikan pada Selasa, Menteri Keuangan Benjamin Dioko menjawab dengan mengutip Duterte.

"Mari kita murah hati dalam kemenangan. Mari kita tidak melakukan apa-apa. Mereka sudah terusik dan Anda mengejek mereka lagi. Sangat sulit untuk menegakkan keputusan itu,” katanya.

“Bagaimana Anda menegakkan itu? Namun dia mengatakan kita akan memulai pembicaraan bilateral dan sekarang kami mulai dari posisi yang lebih baik. Karena keputusan itu kami berada di tempat yang lebih baik," tambahnya.

China mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan, tempat perdagangan senilai lebih dari 5 triliun dolar bergerak setiap tahun.

Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam memiliki klaim sama atas wilayah itu.