Presiden Swiss Siap Memediasi Donald Trump dan Kim Jong Un

GENEVA, KOMPAS.com – Sebagai negara nonblok, Swiss siap menjadi mediator untuk membantu penyelesaian krisis nuklir Korea Utara (Korut), kata Presiden Swiss, Doris Leuthard.

Leuthard mengatakan, pasukan Swiss siap dikerahkan ke zona demarkasi antara Korea Selatan (Korsel) dan Korut karena Swiss memiliki sejarah panjang mengenai diplomasi yang netral.

Walau demikian, China dan Amerika Serikat (AS) harus mengambil bagian bertanggung jawab dalam meredahkan ketegangan di Semenanjung Korea.

Leuthard siap menjadi mediator antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong Un.

"Kami siap untuk menawarkan peran kami sebagai mediator," kata Leuthard dalam sebuah konferensi pers pada Senin (4/9/2017), seperti dilaporkan kantor berita Perancis, AFP.

"Sudah saatnya sekarang duduk satu meja. Kekuatan besar memiliki tanggung jawab," katanya, merujuk pada China dan AS. 

Baca: Trump Frustrasi dengan Tindakan Rezim Kim Jong Un

Korsel mengatakan, pihaknya sedang berbicara dengan AS mengenai penggelaran kapal induk dan kapal pengebom ke Semenanjung Korea setelah Korut bersiap meluncurkan lebih banyak rudal setelah uji coba nuklir keenam dan terbesar pada Minggu (3/9/2017).

Dewan Keamanan PBB telah menjadwalkan pertemuan darurat kedua dalam minggu ini untuk membahas perkembangan terbaru yang dilakukan Korut setelah sebuah ledakan uji coba nuklir yang kuat di wilayah itu pada Minggu.

Pertemuan daruat dijadwalkan setelah Korut mengatakan bahwa mereka telah meledakkan bom hidrogen di bawah tanah pada Minggu.

Semula, rencana pertemuan darurat akan dilakukan enam hari setelah DK PBB mengecam mengecam peluncuran rudal balistik jarak Pyongyang yang mengejutkan di udara Jepang.

Kurang dari sebulan yang lalu, DK PBB memberlakukan sanksi paling keras di negara komunis yang tertutup itu.

Baca: Donald Trump Ingin Bertemu dengan Kim Jong Un

Korut telah "dengan sengaja merongrong perdamaian dan stabilitas regional," kata DK PBB saat menegur Pyongyang terkait uji coba rudal terbaru, yang melintansi udara Jepang.

PBB juga mengulangi tuntutan agar negara komunis yang menjadi sekutu China itu menghentikan program rudal balistik dan nuklirnya.