Komisi HAM Myanmar Dituding Tidak Kredibel, Kofi Annan Tiba di Sittwe

YANGON, KOMPAS.com -  Aktivis mencela pemerintah Myanmar terkait pembentukan komisi baru untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap etnis minoritas Rohingya.

Para aktivis, Jumat (2/12/2016), mengatakan, badan baru yang dibentuk oleh pemerintah Myanmar tersebut tidak memiliki kredibilitas, demikian Agence France-Presse.

Kecaman dari kelompok pegiat kemanusiaan terkait kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar itu, muncul saat  mantan Sekjen PBB Kofi Annan memulai kunjungannya ke negara bermasalah itu.

Pemimpin Myanmar de facto, Aung San Suu Kyi, menghadapi kian derasnya kecaman internasional karena dinilai gagal menyelidiki kekerasan yang diduga dilakukan tentara terhadap etnis Rohingya.

Kelompok-kelompok HAM menolak komisi baru beranggotakan 13 orang itu karena tidak ada satu pun anggotanya berasal dari kelompok minoritas Muslim untuk mewakili kepentingan mereka.

Komisi penyelidik dugaan pelanggaran HAM atas Muslim Rohingya dipimpin oleh Wakil Presiden Myint Swe, seorang jenderal angkatan darat yang sebelumnya masuk daftar hitam AS.

Myint Swe adalah sekutu dekat dari mantan pemimpin junta Myanmar, Than Shwe.

Jenderal Swe adalah kepala operasi khusus di Yangon ketika pemerintah junta memerintahkan tindakan keras terhadap aksi protes yang dipimpin seorang biksu pada Revolusi Saffron tahun 2007.

"Kami memiliki hanya sedikit keyakinan terhadap komisi baru itu, terutama karena komisi dipimpin oleh seorang militer," kata Matthew Smith, Chief Executive ‘Fortify Rights’.

"Komisi baru ini takkan mampu melakukan penyelidikan HAM yang kredibel dan juga tidak memiliki keleluasaan. Sekarang saatnya untuk penyelidikan internasional yang independen,” katanya.

Google Sittwe, ibu kota negara bagian Rakhine, Myanmar.

Kantor Suu Kyi mengatakan, komisi baru akan menyelidiki serangan di pos polisi di perbatasan, yang terjadi pada 9 Oktober lalu, yang memicu serangan militer yang mematikan.

Badan baru  yang dibentuk oleh pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi, itu mendapat "tuduhan internasional"  karena terjadinya kekerasan mematikan oleh militer.

Komisi tersebut adalah yang kedua yang dibentuk oleh Suu Kyi. Ia mencoba untuk menyembuhkan perpecahan antarumat beragama yang telah memisahkan Rakhine sejak kerusuhan sektarian mematikan pada tahun 2012 sehingga lebih dari 100 orang tewas.

Oo Hla Saw, politisi senior dari Partai Nasional Arakan, mengatakan, komisi baru takkan dapat apa-apa.  “Saya tidak punya banyak harapan untuk itu," katanya.

Beberapa pemimpin Muslim di Myanmar menyuarakan kekhawatiran mereka karena suara kelompoknya tak terwakili di dalam komisi.

Lebih dari 10.000 Muslim Rohingya telah melarikan diri ke Banglades dari kekerasan Rakhine, Myanmar, dalam beberapa pekan terakhir, kata PBB, Rabu (1/12/2016).

Sementara itu, kedatangan mantan Sekjen PBB Kofi Annan disambut oleh demonstran yang mengusung poster bertuliskan "Ban the Kofi Annan commision” saat ia mendarat di Sittwe, ibu kota Rakhine.

Anggota komisi, Aye Lwin, mengatakan, kunjungan ke Rakhine untuk "mengumpulkan fakta-fakta ... kami tidak akan memberikan kesimpulan apapun".