Murka atas Ide Hitung Ulang Suara, Trump Klaim Temukan Jutaan Pemilih Ilegal

NEW YORK, KOMPAS.com - Donald Trump murka terhadap gagasan penghitungan ulang suara di tiga negara bagian di Amerika Serikat.

Presiden AS terpilih itu mengklaim dirinya akan menang mutlak jika bukan karena "jutaan pemilih ilegal" yang mendukung Hillary Clinton, rivalnya dari kubu Demokrat, seperti dilaporkan Deutche Welle, Senin (28/11/2016).

Trump mengklaim "jutaan penduduk" memilih secara ilegal dalam pemilu kepresidenan silam. Pernyataan tersebut diucapkan Trump menyusul rencana penghitungan ulang di tiga negara bagian yang dimenangkan oleh kandidat Partai Republik tersebut.

Trump merebut Gedung Putih dari Partai Demokrat setelah mengumpulkan jumlah suara lembaga pemilihan terbanyak alias electoral college.

Sebenarnya Hillary memiliki 2,2 juta suara lebih banyak ketimbang Trump. Namun sistem pemilu AS tidak menghitung jumlah suara pemilih, melainkan perwakilannya di setiap negara bagian.

Ketika kandidat Partai Hijau, Jill Stein, mencanangkan penghitungan ulang, Trump mengatakan ia sebenarnya juga memenangkan jumlah suara langsung jika bukan karena "jutaan orang yang memilih secara ilegal" untuk Hillary.

Namun bilyuner asal New York itu tidak memberikan bukti atas klaimnya tersebut.

Penghitungan ulang digelar menyusul dugaan manipulasi sistem pencoblosan elektronik di sejumlah distrik. Di kawasan tersebut perbedaan perolehan suara antara dua kandidat dinilai tidak wajar.

Semua distrik yang menggunakan sistem elektronik di negara bagian Wisconsin, Michigan, dan Pennsylvania dimenangkan telak oleh Trump.

Tim sukses Hillary sendiri mengaku pihaknya tidak menemukan adanya ketidakwajaran dalam proses pencoblosan.

Namun begitu mereka akan tetap mendukung penghitungan ulang di beberapa negara bagian.

Jill Stein sejauh ini telah mengumpulkan dana hampir 5 juta dollar AS atau Rp 67,5 miliar dari publik untuk membiayai penghitungan ulang.

Namun mayoritas pengamat politik di AS meragukan penghitungan ulang suara di tiga negara bagian akan mengubah hasil akhir pemilu.