Sekjen PBB Ban Ki-moon Kecewa dengan Para Pemimpin Dunia

NEW YORK, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon mengatakan kecewa terhadap banyak pemimpin dunia yang lebih peduli kekuasaan daripada rakyatnya.

Di beberapa negara, termasuk Suriah, kekuasaan dipertahankan dengan kekerasan senjata. Sedangkan kesejahteraan rakyat diabaikan sama sekali.

Ban dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press pada Rabu (14/9/2016) mengatakan tidak paham mengapa Suriah disandera "nasib" satu orang, yakni Presiden Bashar al-Assad.

Mendekati akhir masa jabatan 10 tahun di PBB, Ban berbicara terus terang mengenai kondisi dunia dan keberhasilan, kegagalan dan rasa frustrasinya sebagai kepala badan dunia itu.

Ban adalah wajah publik lembaga tersebut tapi ia mengatakan bahwa secara pribadi para pemimpin melihat sisi yang sangat berbeda dan lebih keras dari dirinya.

"Orang-orang mengatakan saya diam selama ini, dan saya tidak berbicara mengenai hak asasi manusia, tapi saya telah berbicara lebih banyak dibandingkan pemimpin Barat mana pun" yang "sangat hati-hati," ujarnya.

"Anda belum melihat orang-orang berbicara tanpa takut seperti saya," kata Ban, yang juga mengemukakan rasa frustrasinya mengenai cara PBB beroperasi.

Menurut Ban, tidak realistis untuk mengharapkan sekretaris jenderal "sebagai orang yang sangat berkuasa," karena para anggota badan dunia yang membuat keputusan.

Juga karena pemimpin PBB memberlakukannya, bukannya mengimplementasikan inisiatif dan kebijakan mereka sendiri.

PBB bisa jauh lebih efisien dan efektif jika ada "proses pembuatan keputusan yang masuk akal" – bukannya proses yang memerlukan konsensus mengenai banyak isu di Majelis Umum dan pernyataan Dewan Keamanan.

Mekanisme seperti itu membuat satu negara memiliki kekuatan (veto) untuk menghambat sesuatu yang disepakati semua negara lain, atau mengurangi substansinya.

"Apakah itu adil? Apakah itu masuk akal di Abad 21 ini ketika ada 193 negara anggota?" ujar Ban.

Ban mengatakan para negara anggota memiliki kekuatan untuk mengubah persyaratan konsensus dengan mudah dan cepat