Kompromi Politik Suu Kyi Pasca Pemilu 2015

Namun, sejak berbicara di depan pendukungnya pada hari pemungutan suara, 8 November, Aung San Suu Kyi tak lagi mengeluarkan pernyataan.

Sejumlah jurnalis Myanmar saat dihubungi Kompas juga mengaku bingung dan mencoba meraba-raba apa makna di balik diamnya Suu Kyi.

Dengan kemenangan telak pada pemilu ini-NLD diprediksi meraih lebih dari 70 persen kursi parlemen-Suu Kyi dan NLD sebetulnya bisa saja membentuk pemerintahan sendiri. Namun, hal itu nyaris mustahil.

 Apalagi mengingat Myanmar pada praktiknya masih berada di bawah kekuasaan militer, yang "berganti baju" membentuk pemerintahan kuasi-sipil sejak pemilu tahun 2010.

Dengan demikian, rekonsiliasi dan kesepakatan politik terkait bagi-bagi jatah kekuasaan masih perlu dilakukan.

Seolah menyadari kondisi ini, Suu Kyi sejak awal sudah menggagas upaya rekonsiliasi nasional dalam surat yang dilayangkannya ke tiga tokoh kunci negeri itu.

Mereka yang diundang bertemu pekan depan adalah Presiden Thein Sein sebagai representasi pemerintah saat ini, Ketua Parlemen Shwe Mann, dan Panglima Angkatan Bersenjata Min Aung Hlaing. Ketiganya bereaksi positif pada tawaran damai dan rekonsiliasi Suu Kyi.

Di sisi lain, Suu Kyi mengingatkan NLD dan pendukungnya untuk tidak jemawa dengan kemenangan serta tak mudah terprovokasi.

 Hal itu harus ditegaskan karena proses menuju pemerintahan baru masih sangat panjang.

Setelah penghitungan suara selesai diumumkan, dua pekan setelah pemungutan suara, anggota legislatif yang baru terpilih masih harus menggelar sidang mulai Februari 2016.

Salah satu agenda sidang adalah menentukan kandidat presiden dan wakil presiden, kemudian melakukan pemilihan. Baru sekitar bulan Maret pemerintahan baru efektif terbentuk dan mulai bertugas.

Dengan diamnya, Suu Kyi tidak menjelaskan soal apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan rekonsiliasi dengan Thein Sein, Shwe Mann, dan Aung Hlaing. Termasuk tawaran apa yang akan diajukan kepada militer atau nama kandidat yang dijagokan.

Secara konstitusi Suu Kyi terhalang untuk dicalonkan sebagai presiden. Konstitusi Myanmar tahun 2008 melarang siapa pun yang memiliki suami, atau istri, dan anak yang memegang paspor negara asing untuk menjadi presiden.

Pesimistis