Gereja AS Tarik Dananya dari Perusahaan Terkait Pendudukan Palestina

Dalam sebuah pemungutan suara tertutup pada pertemuan tahunan di Detroit, Jumat (20/6/2014), gereja itu meraih suara 310-303 untuk melepas (divestasi) dana 21 juta dollar dari Caterpillar, Hewlett-Packard, dan Motorola Solutions.

Gereja itu menyatakan, Caterpillar memasok produk ke Israel yang digunakan untuk menghancurkan rumah-rumah orang Palestina, Hewlett-Packard menyediakan logistik dan teknologi untuk membantu menegakkan blokade laut Gaza, dan Motorola Solutions menyediakan sistem militer dan pengawasan di permukiman ilegal Israel.

Namun, segera setelah pemungutan suara itu, para pemimpin gereja tersebut mengatakan keputusan itu bukan hukuman atas Israel. "Ini sama sekali bukan sebuah refleksi tentang kurangnya cinta kami terhadap saudara dan saudari Yahudi kami," kata moderator Heath Rada.

Usulan divestasi yang disetujui itu mencakup sebuah pengantar yang menggarisbawahi komitmen lama denominasi itu bagi perdamaian di kawasan tersebut dan penderitaan di kedua belah pihak. "Kami memahami kompleksitas masalah, perjuangan panjang selama berdekade, rasa sakit yang diderita dan yang ditimbulkan oleh kebijakan dan praktik, baik oleh Pemerintah Israel maupun entitas Palestina," katanya.

Gereja itu juga menekankan bahwa pihaknya masih mendukung Israel dan bahwa pemungutan suara itu tidak terkait dengan gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS), sebuah kampanye internasional untuk menghukum negara Yahudi itu terkait pendudukan tanah Palestina dan isu-isu lainnya yang hangat diperbincangkan.

Namun, sejumlah organisasi Yahudi, bahkan yang mendukung solusi dua-negara terkait krisis yang sedang berlangsung di wilayah itu, melihat keputusan itu sebagai akibat langsung dari dan mendukung gerakan BDS.

Komite Yahudi Amerika atau AJC menyatakan, keputusan itu merusak proses perdamaian Israel-Palestina. "Ini merupakan satu hari yang sangat menyedihkan bagi hubungan Presbiterian-Yahudi saat para pemimpin gereja dari seluruh AS bersekutu dengan gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) internasional," kata Rabbi Noam Marans, Direktur Hubungan Antaragama dan Antargolongan AJC, dalam sebuah pernyataan. "Ini sebuah penghinaan terhadap semua yang berkomitmen untuk mencari resolusi damai dari konflik Israel-Palestina," kata Marans.

Rabbi Rick Jacobs, Presiden Uni Reformasi Yudaisme, mengeluarkan sebuah pernyataan setelah pemungutan suara itu. Ia menyebut hasil pemungutan suara itu "sebuah preferensi bagi kebijakan isolasi ketimbang sesuatu yang menunjukkan keterlibatan".

"Tentu saja, kami akan terus bermitra dengan para sekutu kami di dalam gereja yang berkomitmen untuk solusi dua negara, menolak upaya kampanye BDS untuk mendelegitimasi hak Israel untuk eksis sebagai negara Yahudi, dan bekerja untuk sebuah solusi yang adil dan fair yang memungkinkan warga Palestina memperoleh sebuah negara yang mereka inginkan," kata Jacobs.

Liga Anti-Penistaan atau ADL menyebut gerakan itu "tidak sejalan" dengan mayoritas Presbiterian di gereja-gereja di seluruh AS.

Direktur Nasional ADL Abraham J Foxman mengatakan, keputusan itu juga menciptakan suasana permusuhan terbuka. "Resolusi ini mengirimkan pesan menyakitkan buat orang-orang Yahudi Amerika dan mengancam hubungan panjang antara komunitas Yahudi dan Gereja Presbiterian nasional dengan siapa kami telah bekerja sama pada banyak isu-isu yang menjadi perhatian bersama."

Beberapa umat Presbiterian juga mengecam pemungutan suara itu.

Pendeta Katharine Rhodes Henderson, Presiden New York's Auburn Seminary, menyerukan kepada umat Presbiterian untuk menentang keputusan itu dengan menjangkau komunitas Yahudi lokal demi mencoba memperbaiki hubungan setelah pemungutan suara yang kontroversial itu.

Sementara itu, para pendukung gerakan BDS untuk Palestina mengatakan, mereka senang dengan keputusan divestasi gereja itu dan melihatnya sebagai tanda gerakan BDS mendapatkan momentum di Amerika Serikat. Omar Barghouti, salah satunya, menyebut pemugutan suara itu sebuah "kemenangan yang manis".

Denominasi itu, yang merupakan lembaga Presbiterian terbesar di AS, mengatakan, pihaknya masih mendukung negara Yahudi. "Kami memiliki investasi yang signifikan di Israel," kata juru bicara gereja itu, Kathy Francis. Gereja itu mempertahankan investasi-investasi tersebut.

Keputusan itu terkait moralitas, bukan politik, kata Francis. Ada banyak orang Kristen Palestina di wilayah yang diduduki. Gereja punya kekhawatiran dan kewajiban untuk mendukung mereka.

Francis mengatakan, gereja tidak lagi ingin mendapatkan keuntungan dengan berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang tangannya ternyata terlibat dalam penghancuran rumah-rumah dan kehidupan masyarakat. Sebaliknya, kata dia, gereja sekarang akan mengalihkan beberapa investasi ke program pembangunan ekonomi di wilayah Palestina.

Penjualan saham di tiga perusahaan itu bukan keputusan sekejap. Gereja itu telah membahas dan mempertimbangkan masalah itu selama 10 tahun terakhir.

Francis mengatakan, pemungutan suara itu bisa membuat Presbiterian tampak unik di antara gereja-gereja Protestan Amerika, tetapi mereka tidak sendirian. "Ada denominasi lain yang bergulat dengan masalah ini," katanya.