"Kami terbuka untuk berdialog. Mari bicara. Namun berbicara secara realistis," kata Boonsongpaisan yang menjadi perdana menteri setelah MK Thailand memakzulkan Yingluck Shinawatra pekan lalu.
"Saya pikir tidak akan ada perang saudara di Thailand. Situasi seperti ini sudah berlangsung enam bulan dan kami masih bisa mengelola negeri ini," tambah Boonsongpaisan.
Sementara itu, kelompok anti-pemerintah mengancam untuk melanjutkan upaya mereka selama enam bulan ini untuk menggulingkan pemerintahan. Oposisi menuntut senat, yang separuh anggotanya ditunjuk, untuk membubarkan kabinet yang lemah. Namun tidak jelas apakah langkas seperti ini sesuai dengan konstitusi.
Menanggapi rencana oposisi ini, kelompok pro-pemerintah atau Kaus Merah mengatakan mereka tidak akan memberikan toleransi sebuah pengalihan kekuasaan ke tangan sebuah rezim yang tidak dipilih rakyat.
Kelompok Kaus Merah bahkan mengancam jika penyerahan kekuasaan ini tetap dilakukan maka Thailand berada di ambang perang saudara.
Salah seorang anggota senat yang juga adalah kritikus pemerintah, Paiboon Nittitawan, mendesak senat agar segera menunjuk seorang perdana menteri demi menjaga keamanan dan stabilitas ekonomi. "Kami tak bisa membiarkan situasi ini terus berlarut-larut," ujar Nittitawan.
Saat ini, senat dengan menggelar pertemuan untuk mencari solusi krisis politik Thailand. Juru bicara senat, Surachai Liangboonlertchai mengatakan senat akan merancang sebuah "peta jalan" untuk mengakhiri krisis ini namun belum menjelaskan detil rencana itu.
Thailand kerap dilanda aksi unjuk rasa dan kekerasan sejak kakak Yingluck, Thaksin Shinawatra digulingkan dari jabatannya oleh militer pada 2006. Sejak saat itu Thailand terpecah antara kelompok pendukung dan anti-Thaksin, yang kini menetap di Dubai untuk menghindari tuduhan korupsi yang dijatuhkan padanya.