MILF dan Pemerintah Filipina Teken Perjanjian Damai

Setelah empat dekade memberontak dan mengakibatkan puluhan orang tewas, Front Pembebasan Islam Moro (MILF) menandatangani perjanjian damai denga pemerintahan Presiden Benigno Aquino di Manila.

"Perjanjian komprehensif untuk Bangsamoro adalah sebuah kemenangan bagi perjuangan kami," kata Ketua MILF, Murad Ebrahim dalam upacara penandatangan perjanjian.

"Dengan kesepakatan ini maka aspirasi Bangsamoro dan komitmen pemeritah Filipina untuk mengakui aspirasi itu kini diwujudkan," tambah Ebrahim.

Kesepakatan ini membuat MILF dan pemerintah Manila bekerja sama untuk membentuk sebuah kawasan otonomi minoritas Muslim yang akan memilih sendiri pemimpinnya pada pertengahan 2016.

"Apa yang sedang terjadi di hadapan kita adalah sebuah jalan yang akan membawa kita ke sebuah perubahan permanen terhadap Muslim Mindanao," kata Presiden Aquino di tengah upacara yang dihadiri lebih dari 1.000 orang itu.

Wilayah Bangsamoro mencakup 10 persen dari wilayah Filipina yang sebagian besar warganya memeluk Katolik. Nantinya kawasan itu akan memiliki penduduk mayoritas Muslim namun masih menyisakan kantung-kantung penduduk Katolik.

Pemberontakan Muslim sudah berlangsung sejak 1970 memperjuangkan kemerdekaan dan otonomi di wilayah selatan Filipina. Kawasan itu dianggap sebagai tanah leluhur warga Muslim Mindano merujuk pada kedatangan para pedagang Arab di abad ke-13.

Konflik itu membuat jutaan orang di Mindanao yang kaya sumber alam, menderita. Wilayah itu bahkan terpecah-pecah dengan adanya para panglima perang Katolik dan Muslim yang kerap bentrok satu sama lain.

Konflik dan kemiskinan menjadi lahan subur untuk tumbuhnya ekstremisme Islam. Kelompok Abu Sayyaf yang terafiliasi Al-Qeda sempat menggunakan kawasan terpencil Mindanao untuk basis mereka.

MILF, yang diperkirakan memiliki 10.000 pejuang, merupakan kelompok pemberontak Muslim terbesar di Mindanao. Sehingga kesepakatan damai ini disambut suka cita warga di wilayah selatan Filipina itu.

Nantinya wilayah otonomi itu akan memiliki polisi sendiri, parlemen sendiri dan wewenang menarik pajak Sementara pendapatan dari hasil bumi wilayah ini akan dibagi dengan pemerintah pusat.

Meski mayoritas penduduknya memeluk Islam, namun daerah otonomi ini akan menjadi sebuah pemerintahan sekular. Sementara pemerintah Manila masih bertanggung jawab atas pertahanan, kebijakan luar negeri, mata uang dan kewarganegaraan.