Jepang Naikkan Belanja Militer Saat Sengketa dengan China Memanas

Kabinet berhaluan garis keras (hawkish) pimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe menyepakati anggaran 24,7 trilun yen (atau setara Rp 2,876 triliun) yang akan digunakan tahun 2014 hingga 2019. Anggaran sebesar itu termasuk untuk memberi sejumlah pesawat tanpa awak (drone), kapal selam, jet tempur, dan kendaraan amfibi.

Daftar belanja tersebut merupakan bagian dari upaya Abe untuk menormalisasi militer di Jepang, yang secara resmi telah menjadi pasif sejak kekalahan dalam Perang Dunia II. Layanannya yang sangat profesional dan dilengkapi peralatan yang baik terbatas pada peran pertahanan diri yang didefinisikan secara sempit.

Rencana itu muncul bersamaan dengan pembentukan Dewan Keamanan Nasional model AS yang diharapkan dapat memusatkan kekuatan yang lebih besar di tangan sejumlah kecil politisi dan birokrat senior.

Kekhawatiran berkembang di Jepang terkait meningkatnya kekuatan China, sementara kedua negara terlibat dalam sengketa kedaulatan atas sekelompok pulau di Laut China Timur.

Sejumlah pedoman pertahanan baru yang telah disetujui kabinet Jepang, Selasa, menyatakan bahwa Tokyo akan memperkenalkan sebuah "pasukan pertahanan gabungan yang dinamis", yang dimaksudkan untuk membantu pasukan udara, darat, dan laut bekerja sama lebih efektif dalam menghadapi bahaya. "China sedang mengambil sejumlah tindakan berbahaya yang dapat memicu kondisi dararut yang tak terduga," kata sejumlah pedoman itu.