China Disebut Bisa Ambil Alih Taiwan Tanpa Invasi

Namun, laporan CSIS mengatakan bahwa Beijing memiliki opsi kuat yang tidak hanya dapat menjauhkan PLA dari pertempuran, namun juga dapat benar-benar menempatkan demokrasi Taiwan serta para pendukungnya dalam peran sebagai pemrakarsa konflik militer untuk mempertahankan otonomi Taiwan.

Laporan tersebut juga mencatat bahwa Penjaga Pantai China – seperti kebanyakan penjaga pantai di seluruh dunia – dianggap sebagai badan penegak hukum. Dengan begitu, ini berarti mereka dapat menghentikan dan meregulasi pengiriman di sekitar pulau tersebut dalam apa yang disebut dengan karantina, yang berbeda dari blokade.

“Karantina (adalah) operasi yang dipimpin oleh penegak hukum untuk mengendalikan lalu lintas laut atau udara di dalam wilayah tertentu sementara blokade pada dasarnya bersifat militer,” kata laporan tersebut.

Baca juga: Menimbang Peluang China Lakukan Blokade Militer ke Taiwan

Menurut para ahli, blokade dianggap sebagai tindakan perang oleh hukum internasional.

“Karantina yang dipimpin oleh penjaga pantai China bukanlah deklarasi perang terhadap Taiwan,” kata laporan itu. Dengan demikian, AS akan berada dalam posisi yang sulit.

Tercantum dalam Undang-Undang Hubungan Taiwan, Washington diharuskan untuk menyediakan Taiwan sarana untuk mempertahankan diri dan memasok Taiwan dengan persenjataan pertahanan.

Presiden AS, Joe Biden, bahkan telah melangkah lebih jauh dari hukum tersebut. Biden berulang kali berkata bahwa ia bersedia mengirim pasukan AS untuk melindungi Taiwan. Di sisi lain, AS dapat dianggap telah memulai permusuhan militer jika ada kapal atau pesawat militernya yang ikut campur dalam operasi yang China sebut sebagai operasi penegakan hukum.

Terlebih lagi, kekuatan militer Taiwan belum sekuat itu untuk menghentikan karantina. Penjaga Pantai China memiliki 150 kapal laut dan 400 kapal yang lebih kecil. Beijing juga memiliki ratusan kapal lagi di Badan Keselamatan Maritim dan milisi maritim. Penjaga Pantai Taiwan sementara itu hanya memiliki 10 kapal laut dan sekitar 160 kapal yang lebih kecil.

Penulis CSIS menerangkan bahwa tindakan karantina yang dilakukan Beijing bisa sangat terbatas namun tetap memiliki dampak yang mampu mencekik perekonomian Taiwan. Hanya sedikit operator yang ingin menghadapi kemungkinan aset mereka disita oleh otoritas China dan mungkin secara sukarela menghentikan layanan ke Taiwan.

“Kesediaan China yang ditunjukkan untuk menggeledah dan menyita hanya segelintir kapal komersial dapat memiliki dampak pencegahan yang sangat besar dan mencegah pelanggaran serupa,” kata laporan itu.

Laporan tersebut juga mengungkap bahwa tindakan penggeledahan dan penyitaan yang terbatas dapat berdampak pada penerbangan ke Taiwan karena karantina dapat dengan mudah diperluas ke udara.

Hanya segelintir penerbangan yang perlu diperingatkan oleh pesawat China untuk memiliki efek yang mencekik pada keseluruhan lalu lintas, menurut laporan itu.

China secara rutin menerbangkan pesawat militer di sekitar Taiwan. Bahkan, jumlahnya terkadang mencapai puluhan dalam sehari.

Sementara itu, karantina tidak mengharuskan China untuk menutup atau membatasi akses ke Selat Taiwan. Hal ini berarti Washington dan sekutunya dapat kehilangan satu klaim mereka terkait campur tangan berdasarkan hukum internasional.

“Jika karantina dianggap sebagai operasi penegakan hukum, China dapat dengan mudah mengumumkan berakhirnya operasi dan mengklaim tujuannya telah tercapai,” demikian kata laporan itu.