Gaza, Titik Konflik Israel-Hamas, Kota Tua Berusia 3.000 Tahun

Mandat Britania dan Konflik Arab-Israel

Setelah berakhirnya Perang Dunia I, Gaza memasuki era baru di bawah Mandat Britania. Mandat Britania dimaksudkan untuk menyiapkan wilayah ini menjadi "tanah air bagi bangsa Yahudi", sesuai dengan Deklarasi Balfour tahun 1917, tetapi juga dengan memperhatikan hak-hak penduduk Arab.

Imigrasi besar-besaran orang Yahudi ke Palestina membuat ketegangan meningkat. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada Pemberontakan Arab tahun 1936 hingga 1939, yang merupakan tanggapan terhadap imigrasi Yahudi dan kebijakan Mandat Britania. Gaza menjadi salah satu pusat perlawanan, dengan demonstrasi dan bentrokan bersenjata yang sering terjadi.

Periode Mandat Britania berakhir dengan pembentukan Negara Israel tahun 1948. Proses ini diawali dengan rencana pembagian wilayah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1947, yang membagi Palestina menjadi dua negara: satu Yahudi dan satu Arab.

Gaza, menurut rencana itu, menjadi bagian dari negara Arab. Namun, perang yang pecah setelah deklarasi kemerdekaan Israel mengubah peta politik wilayah tersebut secara drastis.

Selama Perang Arab-Israel 1948, banyak pengungsi Palestina melarikan diri atau diusir dari rumah mereka di wilayah yang menjadi Israel, dan banyak yang mencari perlindungan di Gaza. Masuknya pengungsi ini secara dramatis mengubah demografi dan kondisi sosial-ekonomi di Gaza.