Penundaan Rekonstruksi Marawi Bisa Jadi Bumerang bagi Pemerintah Filipina

MARAWI, KOMPAS.com - Dua tahun setelah dikuasai kelompok ekstremis, kota di wilayah selatan Filipina ini tetap terbengkalai dengan banyak reruntuhan.

Para pakar memperingatkan, rekonstruksi yang terus tertunda dapat menguntungkan kelompok ekstremis untuk kembali berkembang di daerah yang masih rawan ini.

Pada 23 Mei 2017, invasi kelompok bersenjata yang membawa bendera Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) memicu pertempuran selama lima bulan yang menghancurkan sebagian besar kota.

Penghancuran gedung-gedung yang rusak akibat ledakan akhirnya telah dimulai. Namun, setelah adanya beberapa kesalahan, pemerintah tidak berharap pembangunan kembali di kota ini akan selesai sebelum akhir 2021.

Baca juga: Setahun Setelah Pengepungan Marawi, Tentara Filipina Masih Siaga Merah

Penundaan ini telah menyebabkan sekitar 100.000 penduduk tinggal di kamp-kamp relokasi kumuh atau menumpang pada kerabat.

Keadaan ini menyebabkan kegelisahan dan kemarahan berkelanjutan bagi para pengungsi dan menjadi media rekruitmen yang bagus bagi para ekstremis.

"Dahulu narasinya adalah (untuk bergabung dengan ISIS) di Timur Tengah dan tentang penderitaan umat Islam di seluruh dunia," kata Mouhammad Sharief, yang ikut mendirikan kelompok pendukung untuk pemuda Marawi.

"Sekarang ini lebih dekat ke hati kami karena narasinya adalah Marawi," kata pemuda berusia berusia 32 tahun yang juga harus mengungsi karena peristiwa tersebut.

Diselubungi kehancuran dan kemiskinan

Marawi adalah kota yang penting mengingat ini adalah area dengan penduduk Muslim terbesar di sebelah selatan negara itu.

Kota ini diselubungi kemiskinan dan ekstremisme karena adanya gerakan separatis yang telah beroperasi selama beberapa dekade.

Militer terlihat tengah melihat kedatangan para jurnalis saat tiba di kota Marawi yang hancur setelah ISIS. (AFP/Ted Aljibe)

Baca juga: Menhan Sebut ISIS Berupaya Pindahkan Basis dari Marawi ke Indonesia

ISIS secara rutin mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan pasukan pemerintah Filipina dan mengakui melakukan pengeboman katedral Katolik selama misa Minggu pada Januari lalu.

Organisasi itu memiliki hubungan dengan jaringan ekstremis lokal, termasuk kelompok penculik yang meminta uang tebusan, Abu Sayyaf, yang telah lama beroperasi di wilayah selatan Filipina.

Dalam konteks ini, menurut ahli, populasi pengungsi yang marah dan tidak bahagia di Marawi bukanlah risiko yang dapat diabaikan.

"Pemerintah perlu khawatir tentang ancaman ISIS dalam menarik kaum muda (penduduk setempat) karena kebencian berkelanjutan yang berasal dari kegagalan pembangunan kembali dan kemarahan atas kehancuran," ujar analis Sidney Jones.

Rekonstruksi terus tertunda

Rencana memperbaiki kota telah berulang kali tertunda. Sebuah konsorsium yang dipimpin China awalnya berencana mempelopori proses awal rehabilitasi, namun didiskualifikasi karena masalah hukum dan keuangan.

Pemerintah pun berharap pembersihan puing-puing sebagai langkah awal rekonstruksi akan selesai pada November tahun ini.

TED ALJIBE / AFP Asap mengepul dari salah satu sudut kota Marawi yang digempur pasukan Filipina.

Pemerintah mengklaim, sudah membuat kemajuan dalam memperbaiki kota yang dihantam oleh serangan udara dan artileri militer ketika berusaha untuk mengusir para ekstremis.

"Kami mengikuti petunjuk dan instruksi presiden yang akan memastikan Marawi akan bangkit sebagai kota yang makmur lagi," ujar Eduardo del Rosario, pensiunan jenderal yang mengawasi upaya pembangunan kembali.

"Kami semua melakukan tugas yang diberikan sesuai instruksi presiden," tambahnya.

Meski Presiden Rodrigo Duterte berusaha menggambarkan dirinya sensitif terhadap minoritas Muslim Filipina, dia telah mengirim sinyal beragam tentang Marawi.

Baca juga: Polisi Gagalkan WNI yang Hendak Gabung dengan ISIS di Marawi

Duterte mengklaim kota itu adalah sarang aktivitas narkoba ilegal.

Pernyataan tersebut merupakan tuduhan yang sangat serius dari seorang pemimpin yang menyerukan perang melawan narkoba, yang telah menewaskan lebih dari 5.300 orang terduga pengedar dan penjual narkoba.

"Saya tidak berpikir, saya harus menghabiskan anggaran untuk membangun. Orang-orang di sana memiliki banyak uang," katanya mengacu pada Marawi dalam pidato April lalu.