Akankah Rumah Kelahiran Hitler Hancur Usai Voting Parlemen Austria?

WINA, KOMPAS.com - Parlemen Austria menggelar voting pada Rabu (14/12/2016) malam, untuk mengambil alih rumah kelahiran Adolf Hitler.

Hal ini sekaligus menjadi upaya untuk mengakhiri sengketa dengan pemilik rumah tersebut.

Dalam pengambilan suara tersebut, mayoritas suara di parlemen menyetujui sebuah aturan baru.

Rancangan undang-undang tersebut telah diajukan oleh pihak pemerintah awal tahun ini.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menghentikan berkembangnya  rumah bobrok di Kota Braunau am Inn tersebut, menjadi "kuil" bagi aliran neo-Nazi. 

Warga lokal, Gerlinde Pommer -- yang memilik hak atas tempat itu dan sempat menyewakannya kepada Pemerintah Austria, akan menerima kompensasi di bawah undang-undang tersebut.

Namun, seperti diberitakan AFP, hingga kini belum jelas apa yang akan terjadi dengan rumah bercat kuning dengan nomor 15 di sudut Jalan Salzburger Vorstadt, di sebelah pusat sejarah Braunau, tersebut.

Bulan Oktober lalu, Menteri Dalam Negeri Wolfgang Sobotka mengumumkan, bangunan itu akan dihancurkan dan diubah fungsinya untuk digunakan oleh badan amal.  

Sobotka mengatakan, keputusan itu diambil berdasarkan rekomendasi dari komite pakar. 

Namun, beberaoa dari 13 anggota panel langsung membantah pernyataan Sobotka itu.

Mereka membantah jika dikatakan komite pakar akan mendukung penghancuran rumah tempat kelahiran diktator pada 20 April 1889 itu.

"Pembongkaran bakal memusnahkan sejarah Nazi Austria," ungkap para ahli dalam sebuah pernyataan bersama di bulan Oktober.

Meskipun Hitler hanya menghabiskan beberapa minggu pertama awal hidupnya di rumah itu, namun alamat tersebut telah menjadi semacam "duri dalam daging" bagi pemerintah Austria.

Tempat itu menjadi lokasi "ziarah" bagi para pendukung dan simpatisan Nazi di seluruh dunia.

Setiap tahun, saat perayaan ulang tahun Hitler, kelompok anti-fasis merancang aksi unjuk rasa di luar rumah tersebut. 

Unjuk rasa digelar tak jauh dari sebuah prasasti bertulis: "For Peace, Freedom and Democracy. Never Again Fascism, Millions of Dead Warn".

Bangunan yang disewa pemerintah sejak tahun 1972 tersebut mulai kosong pada 2011. Kala itu Pemerintah Austria mulai terlibat sengketa dengan Pommer.

Keluarga Pommer memiliki areal seluas 800 meter persegi dan bangunan yang umurnya hampir seabad. 

Sejak awal tahun 1970an, Pemerintah menyewakan bangunan itu dengan nilai 5.000 dollar AS per bulan, dan digunakan untuk pusat layanan bagi warga dengan disabilitas. 

Namun, kesepakatan itu tiba-tiba berakhir lima tahun lalu, ketika Pommer menolak memberi ijin kepada para pekerja bangunan yang akan melakukan renovasi di sana. 

Penguasa rumah itu dikenal sulit untuk dipahami dan bahkan menolak tawaran pembelian. Kondisi itu membuat pihak Kementerian Dalam Negeri jengkel. 

Masalah ini juga memicu perdebatan di kalangan warga Braunau yang berjumlah sekitar 17.000 orang.

Banyak dari mereka yang ingin bangunan itu menjadi pusat pengungsi. Namun ada pula yang menghendaki tempat itu dijadikan museum yang didedikasikan untuk pembebasan Austria dari kekuasaan Nazi.