Siapa yang Akan Mengendalikan Thailand?

BANGKOK, KOMPAS.com - Sepeninggal Raja Bhumibol Adulyadej yang meninggal dunia pada Kamis (13/10/2016), tak hanya membuat seluruh rakyat Thailand berduka tetapi juga menimbulkan ketidakpastian.

Salah satunya adalah siapa sosok yang akan memegang kendali hingga raja yang baru dinobatkan.

"Ini situasi yang sangat rumit," kata Patrick Jory, pakar monarki Thailand dari Universitas Queensland, Australia.

"Terakhir kali Thailand dalam kondisi semacam ini yaitu 70 tahun yang lalu," tambah Jory.

Bhumibol, meski sudah memerintah pada 1946 tetapi baru resmi dinobatkan pada Mei 1950, lebih dari empat tahun setelah kakaknya Ananda Mahidol ditemukan tewas dengan luka tembak di kepalanya dalam situasi misterius yang tak terpecahkan.

Nah, siapa yang akan memerintah Thailand setelah sang raja wafat?

Putra mahkota

Seusai Undang-undang Suksesi Istana 1924, raja Thailand memiliki kuasa absolut untuk menentukan penerusnya.

Putra tunggal Bhumibol, Maha Vajiralongkorn, sudah ditunjuk menjadi penerus takhta pada 28 Desember 1972, saat itu sang pangeran baru berusia 20 tahun.

Ketika raja wafat, parlemen harus mengundang putra mahkota untuk segera menobatkannya. Namun, PM Prayut Chan-O-Cha mengatakan, Vajiralongkorn meminta waktu untuk berduka sebelum menggantikan ayahnya.

Jory mengatakan, sangat mengejutkan mengetahui Vajiralongkorn memilih tak terburu-buru menduduki takhta. Jory khawatir keputusan ini akan memperpanjang masa tidak pasti di negeri itu.

Dewan penasihat

Hingga Vajiralongkorn resmi dinobatkan menjadi raja dengan gelar Rama X, maka sesuai konstitusi Thailand maka presiden dewan penasihat kerajaan yang akan bertugas menjadi wali negeri.

Dewan Penasihat adalah sebuah badan elite yang anggotanya ditunjuk langsung raja dan memiliki kekuasaan signifikan sesuai dengan aturan suksesi.

Dewan penasihat Raja Bhumibol, yang tetap bertugas hingga Vajiralongkorn menunjuk dewan penasihat pilihannya sendiri, dipimpin mantan perdana menteri Jenderal Prem Tinsulanonda.

"Prem selalu menjadi pemain kunci sejak 1980-an dan merupakan tangan kanan raja," kata Jory.

Pada 2006, Prem dituduh mendalangi kudeta yang menyingkirkan PM Thaksin Shinawatra. Prem membantah tuduhan tersebut.

Anggota lain dewan penasihat antara lain mantan perdana menteri Thanin Kraivichen dan Surayud Chulanot.

Para jenderal

Sebagai negara monarki konstitusional, maka kekuasaan Thailand dikendalikan pemerintah yang dipimpin perdana menteri dengan raja sebagai kepala negara.

Sejak mengambil alih kekuasaan pada 2014, junta militer yang dipimpin Jenderal Prayut Chan-O-Cha mengendalikan pemerintahan Thailand.

Selama dua tahun terakhir, junta militer mengendalikan Thailand menggunakan kombinasi antara undang-undang militer dan undang-undang darurat dengan dalih untuk menjaga stabilitas.

Pada Agustus lalu, lewat sebuah referendum rakyat mendukung konstitusi baru yang memperkuat posisi militer dan elite tradisional dalam pemerintahan.

Meski demikian, Prayut menegaskan, Thailand tetap merupakan negara demokratis dan membantah dia sedang menunda untuk menyerahkan kembali pemerintahan ke kalangan sipil.