Presiden Perempuan Pertama Taiwan Dilantik

TAIPEI, KOMPAS.com - Taiwan, Jumat (20/5/2016), melantik Tsai Ing-wen sebagai presiden perempuan pertama negeri itu di saat hubungan negeri itu dengan China terus memburuk.

Di istana kepresidenan, Tsai mengangkat tangan kanannya saat membacakan sumpah jabatannya di depan bendera nasional Taiwan, sementara rakyat negeri itu menyaksikan prosesi tersebut lewat layar raksasa.

Setelah membacakan sumpah jabatannya, Tsai kemudian menerima lambang negara Republik China, nama resmi Taiwan, dan lencana kepresidenan.

Selanjutnya, Tsai menemani mantan Presiden Ma Ying-jeou meninggalkan istana kepresidenan setelah bersalaman dengan para mantan staf dan pembantunya.

"Tsai Ing-wen adalah presiden perempuan pertama dalam sejarah Taiwan jadi saya ingin menjadi saksi momen ini," kata Chen Su-mei (48), seorang guru yang menyaksikan prosesi pelantikan sang presiden baru.

"Saya harap dia akan memberi stabilitas dan memperbaiki perekonomian Taiwan. Harapan kami kepada dia sangat besar," kata Chen.

Tsai terpilih menjadi presiden Taiwan setelah pada pemilihan umum Januari lalu menang telak atas kandidat partai berkuasa Kuomintang, Ma Ying-jeou.

Ma yang sudah berkuasa selama delapan tahun akhirnya kalah setelah warga negeri itu menganggap dia terlalu mendekatkan Taiwan kepada China.

Padahal, selama hampir 70 tahun China tak mengakui keberadaan Taiwan sebagai negara dan menganggap negeri itu sebagai wilayah negeri Tirai Bambu.

Tsai memenangkan pemilihan presiden dengan janji untuk mengembalikan kebanggan Taiwan sebagai sebuah negara berdaulat, sebuah pesan yang sesuai dengan keinginan rakyat yang lelah menjadi bayang-bayang China.

Namun, hal yang palin dinanti pemerintah Beijing dari pelantikan ini adalah pidato pertama Tsai, khususnya soal hubungan kedua negara.

Beijing berharap Tsai, di depan publik, akan menyampaikan pesan bahwa hanya ada "satu China", sebuah konsep yang sudah disepakati dengan Kuomintang yang disebut dengan "konsensus 1992".

Pengakuan terhadap kesepakatan itu menjadi dasar pemerintahan Ma Ying-jeou, tetapi Tsai dan Partai Demokratik Progresif (DPP) tak pernah mendukung kebijakan tersebut.

Tsai sudah meminta untuk mempertahankan "status quo" dengan Beijing, tetapi para pengamat menilai Tsai belum memperlihatkan tanda-tanda untuk berkompromi dengan isu "satu China".

"Tsai berulang kali mengatakan hubungan lintas-selat akan didasari prinsip-prinsip demokrasi dan opini publik Taiwan," kata Lai I-chung, wakil direktur Taiwan Thinktank.

"Jadi akan sulit bagi dia untuk mengatakan hal-hal yang ingin didengar pemerintah China," tambah Lai.

Para pemilih Tsai lebih memilih untuk mendengar bagaimana rencana sang presiden memperbaiki perekonomian Taiwan dan memastikan kedaulatan negeri itu tetap terjaga.

Sebagian besar rakyat Taiwan memilih hubungan damai dengan China tetapi tidak mengorbankan kebudayaan demokrasi yang selama ini sudah terpelihara.

"Dia (Tsai) bisa bernegosiasi dengan China selama kedaulatan Taiwan ditegakkan karena bagi saya Taiwan adalah negara merdeka," kata Hu Hsiu-chi (19), seorang mahasiswa.

Taiwan berpisah dari China pada 1949 setelah berakhirnya perang saudara tetapi tidak pernah mendeklarasikan kemerdekaan.

Alhasil, Beijing memperingatkan Tsai tidak melakukan tindakan apapun yang mengarah ke sebuah kemerdekaan resmi, apalagi secara tradisional DPP adalah partai pendukung kemerdekaan Taiwan.