Menteri Pertahanan AS Ashton Carter mengatakan, sebuah kelompok akan melakukan kajian apakah pencabutan larangan yang sebelumnya diterapkan pada kaum transjender akan berimbas negatif terhadap militer.
"Aturan Departemen Pertahanan saat ini mengenai personel transjender sudah usang dan menimbulkan ketidakpastian," kata Carter.
Pada 2011, militer AS mengakhiri kebijakan "jangan tanya, jangan ceritakan" yang membuat kaum gay dapat bertugas sebagai serdadu di medan tempur.
Bahkan, menurut Carter, ada sejumlah serdadu, pelaut, penerbang, dan anggota marinir yang sejatinya seorang transjender. Namun, karena kebijakan larangan terhadap kaum transjender masih berlaku, mereka tidak bisa mengungkap jati dirinya.
Kini, seiring dengan hadirnya kelompok kajian yang akan meninjau pencabutan larangan tersebut, muncul pertanyaan apakah militer akan membayar operasi atau perawatan lain yang berhubungan dengan pergantian kelamin jika pencabutan larangan jadi diberlakukan.
Sejumlah pejabat tinggi militer mengatakan, masa peninjauan selama enam bulan akan membuat angkatan bersenjata AS dapat memastikan apakah militer sanggup menyediakan layanan kesehatan, perumahan, dan pelatihan bagi kaum transjender.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.