Sekjen PBB Kecam Eksekusi Mati di Indonesia

NEW YORK, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengutarakan penyesalan yang mendalam atas eksekusi terhadap delapan terpidana mati kasus narkoba di Nusakambangan, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2015).

Dalam pernyataan resminya, Ban mengatakan, hukuman mati "tidak punya tempat pada abad ke-21" dan mendesak Indonesia untuk membatalkan eksekusi kepada semua terpidana mati.

Desakan itu, menurut Ban, sejalan dengan sikap 117 negara yang menyuarakan moratorium penggunaan hukuman mati dalam sidang Majelis Umum PBB pada Desember 2014.

"Sekretaris Jenderal mendesak semua negara yang masih menerapkan hukuman mati untuk bergabung dengan gerakan ini dan mendeklarasikan moratorium hukuman mati dan pada akhirnya menghapuskannya," demikian pernyataan Ban Ki-moon.

Di sisi lain, Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan bahwa hukuman mati harus dilaksanakan demi memerangi narkoba. "Saya berulang kali katakan itu bukan pekerjaan yang menyenangkan, tetapi harus kami lakukan," kata Prasetyo.

Soal narkoba, Slamet Pribadi, pihak Humas BNN, merujuk data bahwa pengguna narkoba di Indonesia mencapai 4 juta orang dari usia 10 sampai 59 tahun. Sedemikian besar korban akibat narkoba, Indonesia kini berstatus darurat narkoba. Demikian kata Slamet.

"Sungguh tidak adil apabila kita hanya berpikir soal tersangka, terpidana, atau tereksekusi, sementara yang meninggal di Indonesia ada 33 (orang) dalam sehari," kata Slamet kepada BBC Indonesia.

Eksekusi terhadap delapan terpidana mati kasus narkoba mendapat kecaman dari berbagai negara. Bahkan, Perdana Menteri Australia Tony Abbott memutuskan untuk menarik duta besar dari Jakarta sebagai bentuk protes.

"Australia menghormati sistem hukum Indonesia, kedaulatan Indonesia. Tetapi, kami mengecam keras eksekusi ini. Makanya, hubungan dengan Indonesia tidak akan bisa sama lagi. Begitu proses yang terkait dengan Chan dan Sukumaran selesai, kami akan menarik duta besar kami untuk konsultasi," kata Abbott.

Kemudian, Kementerian Luar Negeri Brasil mengaku tengah mempertimbangkan hubungan dengan Indonesia. Setelah menarik duta besarnya dari Jakarta pada Januari lalu, Pemerintah Brasil mengatakan tidak berencana untuk menempatkan duta besar pengganti.